Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menkumham Yasonna Beri Penghargaan untuk 508 UPT Berbasis HAM

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memberi penghargaan untuk 508 UPT yang telah menerapkan pelayanan publik berbasis HAM.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 11 Desember 2021  |  16:09 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memberi penghargaan kepada 508 unit pelaksana teknis (UPT) yang telah menerapkan pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) baik di internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna menjelaskan, sebanyak 508 UPT yang berasal dari internal Kementerian Hukum dan HAM tersebut adalah: UPT Imigrasi, UPT Pemasyarakatan dan UPT Balai Harta Peninggalan.

Selain itu, ada juga enam UPT yang berada di tiga pemerintah daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Yasonna mengemukakan, bahwa ketiga pemerintah daerah tersebut diproyeksikan untuk menjadi role model dalam pengembangan P2HAM di daerah.

"Sekalipun dalam suasana yang masih prihatin karena dampak pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenkumham tetap melaksanakan berbagai program pemajuan HAM, termasuk pemberian penghargaan atas prestasi dan capaiannya,” tutur Yasonna dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (11/12/2021).

Pemberian penghargaan, menurut Yasonna, yaitu dalam bidang pelayanan publik, penanganan pengaduan pelanggaran HAM, pelaksanaan aksi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban internasional di bidang HAM.

“Mari kita terus tingkatkan peran aparatur dan institusi pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat, untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Yasonna.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

menkumham yasonna laoly
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top