Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 8 eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak tawaran menjadi Aparatur Sipil Negara di Polri.
Diketahui, pada hari ini ada 54 dari 57 eks pegawai KPK yang menyambangi Gedung TNCC Polri terkait sosialisasi pengangkatan khusus sebagai ASN.
Sementara itu, 44 orang sisanya menerima tawaran dan menandatangabi surat kesedian menjadi ASN Polri.
"Yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang. Yang tidak bersedia delapan orang," kata kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin (6/12/2021).
Sementara itu, tiga orang lainnya tidak hadir dan belum memutuskan akan bergabung menjadi ASN Polri. Kemudian, satu orang eks pegawai KPK lainnya telah meninggal dunia.
Adapun, Eks Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dan Mantan Penyidik Senior Novel Baswedan merupakan dua dari 44 eks pegawai KPK yang bersedia menjadi ASN Polri.
Baca Juga
Sementara itu, Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang dan Eks Penyidik Lakso Anindito merupakan dua di antara delapan orang yang menolak jadi ASN Polri.
Sebelumnya, Polri telah mengeluarkan aturan terkait pengangkatan khusus terhadap 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aturan Pengangkatan khusus ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.
"Betul, sudah keluar Perpol," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).
Adapun dalam gambar tangkapan layar, peraturan tersebut berisi tentang pengangkatan khusus dari 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dedi juga menyebut bahwa aturan soal pengangkatan itu sudah tercatat di lembar negara Kemenkumham.
"Sudah tercatat dalam lembar negara oleh Kemenkumham. Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialsasi dan bersama BKN untuk proses kepegawaiannya," tuturnya.
