Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hari Guru Nasional, P2G Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Guru

Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan  Guru (P2G) meminta pemerintah khususnya Kemendikbud-Ristek dan Kemenpan-RB untuk bersinergi memperbaiki tata kelola seleksi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wahyu Arifin
Wahyu Arifin - Bisnis.com 25 November 2021  |  18:38 WIB
Hari Guru Nasional, P2G Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Guru
Guru (tengah) memberikan materi pelajaran kepada murid saat uji coba pembelajaran tatap muka pada hari pertama di SD Negeri Kenari 08 Pagi, Jakarta, Rabu (7/4/2021). - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan  Guru (P2G) meminta pemerintah khususnya Kemendikbud-Ristek dan Kemenpan-RB untuk bersinergi memperbaiki tata kelola seleksi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim meminta kedua kementerian tersebut mendorong pemda menambah jumlah formasi guru PPPK sesuai angka kebutuhan riil di daerah, agar dapat mengakomodir semua guru honorer.

"Memperingati Hari Guru Nasional, P2G menilai Mendikbud Ristek gagal meyakinkan pemda mengusulkan formasi guru PPPK secara maksimal. Pemda ternyata hanya mengajukan 506.252 formasi pada 2021, itu pun yang lulus 173.329 guru saja. Padahal janji Mas Nadiem menyediakan 1.002.616 formasi. Capaian masih jauh dari target," terang Satriwan, Kamis (25/11/2021).

P2G meminta pemerintah pusat menghitung dan membuat  peta jalan kebutuhan guru di semua daerah. Dari perhitungan itu, akan didapati berapa kebutuhan riil guru di daerah sebagai acuan perekrutan guru PPPK. Perekrutan guru honorer juga, kata Satriwan, harus berbasis dari guru honorer daerah agar pengabdian mereka tidak sia-sia.

"Selain itu, perlu tata kelola jelas. Misalnya regulasi khusus, guru PPPK dari sekolah swasta itu akan ditempatkan di sekolah swasta atau negeri? Karena keduanya punya konsekuensi. Mengajar di sekolah swasta akan berdampak terhadap penghasilan ganda, dari negara sebagai ASN sekaligus dari yayasan swasta. Tentu menimbulkan kecemburuan sosial," tambahnya.

Sebaliknya, jika guru PPPK dari sekolah swasta mengajar di sekolah negeri, keberadaan mereka akan menggeser guru honorer lain yang tak lulus PPPK. Sehingga kata Satriwan berpotensi menjadi ketidakadilan baru bagi guru honorer lain. Satriwan khawatir ada potensi besar terjadinya konflik horizontal sesama guru di masyarakat.

"Motivasi menjadi PPPK pasti besar, dari guru pinggiran jadi ASN. Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan pemda perlu melakukan pemetaan secara komprehensif sebagai langkah antisipatif, dampak kekurangan guru sekolah swasta nanti. Inilah alasan mendesak dibuatnya regulasi khusus Pengelolaan Guru PPPK," jelas Satriwan.

P2G sangat menyesalkan 10 pemerintah daerah yang tidak membuka seleksi guru PPPK tahapan II, yakni  Jawa Timur, Surabaya, Kuningan, Cilacap, Rembang, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Nias Utara, Bandung, dan Tasikmalaya.

"Minimnya daerah mengajukan formasi jelas mengecewakan guru honorer, akan memperkecil peluang menjadi PPPK, dan mematikan ikhtiar mereka memperbaiki nasib. Lagi-lagi guru honorer menjadi korban buruknya pengelolaan rekrutmen guru oleh pemerintah," ujar Satriwan.

Selain itu, P2G juga mendorong mendorong Kemdikbud Ristek dan Kemenag membuat desain sistem Tata Kelola Guru yang berisi formulasi mengenai: 1) pola rekrutmen guru dan calon guru mulai di LPTK, pemda, dan sekolah; 2) peningkatan kompetensi; 3) distribusi; 4) perlindungan; 5) kesejahteraan; dan 6) pembinaan dan pengembangan karir guru.

"Pengelolaan guru membutuhkan sistem yang baru berupa peta jalan agar guru mampu makin dijamin kesejahteraan, peningkatan kompetensi, pembinaan dan pengembangan karir, perlindungan, dan pola rekrutmen yang tertata," ujar Satriwan

Ia juga mengatakan grand design sistem pengelolaan pendidikan masa bencana penting disiapkan. Sehingga pemerintah sudah siap menghadapi ancaman katastrofe yang berpotensi mengganggu sistem pendidikan nasional dan kualitas sumber daya manusia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

guru guru honorer Hari Guru
Editor : Puput Ady Sukarno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top