Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai slogan Merdeka Belajar atau Guru Merdeka yang kerap disuarakan Mendikbudristek Nadiem Makarim baru sebatas aksesoris dan slogan saat pelatihan saja.
"Bagi P2G, spirit Merdeka Belajar bagi guru jangan hanya slogan atau aksesoris program yang diteriakan saat pelatihan saja. 'Merdeka Belajar' mensyaratkan 'Guru yang Merdeka'. Merdeka atas kesejahteraan, perlindungan, dan pola pikir atau mindset gurunya," kata Sekretaris Nasional P2G, Afdhal kepada awak media, Kamis (25/11/2021).
Menurut guru sosiologi ini, Merdeka Belajar menghasilkan Program Guru Penggerak (PGP). Kenyataannya PGP diskriminatif, sebab pelatihan metode daring sembilan bulan, tidak mengakomodasi guru daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Basisnya tes selektif, tak semua guru dapat menjadi guru penggerak (GP). Label GP saja sudah bias, apalagi aturan Kemendikbudristek menyebut GP menjadi syarat wajib calon kepala sekolah.
"Keluhan para guru yang menjadi fasilitator, pendamping, dan asesor PGP yang P2G terima adalah mereka tidak bisa jadi kepala sekolah dan pengawas. Padahal mereka guru-guru berprestasi dan lulus seleksi. Kan Kemdikbud juga menetapkan mereka sebagai pendamping dan asesor PGP. Kebijakan PGP yang diskriminatif mematikan motivasi sekaligus menutup peluang guru berkualitas meningkatkan jenjang karirnya," ujar Afdhal.
P2G meminta Kemdikbudristek mengubah aturan tersebut, agar lebih berkeadilan dan terasa inklusif bagi guru-guru bukan Guru Penggerak.
"Sebagai otokritik kepada guru, sejauh ini Merdeka Belajar baru sebatas slogan guru ketika webinar atau pelatihan. Namun mindset guru untuk bertumbuh, berkembang meningkatkan kompetensi masih rendah," ujarnya.
Afdhal menegaskan, murid yang merdeka dan kemerdekaan belajar dapat tercapai apabila gurunya merdeka.
“Merdeka mengelola kelas, kurikulum, dan pembelajaran yang otentik. Peran organisasi profesi guru harus dioptimalkan dan didengar aspirasinya. Jangan hanya dimanfaatkan sebagai corong sosialisasi program kebijakan dari pemerintah,” ungkapnya.
