Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok yang digulingkan oleh militer, diangkat kembali setelah dikudeta pada bulan lalu dan menjalani tahanan rumah.
Dia muncul di TV untuk menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan baru dengan pemimpin kudeta Jenderal Abdel Fattah al-Burhan di tengah protes massa yang terus berlanjut.
Akan tetapi koalisi sipil yang menominasikan Hamdok sebagai PM dua tahun lalu menolak untuk mengakui kesepakatan baru.
Perjanjian itu ditandatangani di bawah ancaman pistol di kepalanya, kata seorang juru bicara seperti dikutip BBC.com, Senin (22/11).
"Masa depan negara akan ditentukan oleh kaum muda di lapangan," kata Siddiq Abu-Fawwaz, dari koalisi Forces for Freedom and Change (FFC), kepada program Newshour BBC.
Abdalla Hamdok mengatakan dia telah menyetujui kesepakatan dengan Jenderal Burhan untuk menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut.
Di jalan-jalan ibu kota, Khartoum, pasukan keamanan telah menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa yang berbaris menuju istana presiden dan menuntut penarikan penuh militer dari politik.
Sejak 25 Oktober, ketika militer mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan kepemimpinan sipil, setidaknya 40 orang tewas dalam protes massal menentang kudeta.
Hamdok mengatakan dia telah menyetujui kesepakatan untuk menghentikan kekerasan.
"Darah Sudan sangat berharga, mari kita hentikan pertumpahan darah dan mengarahkan energi pemuda ke dalam pembangunan dan pembangunan," kata Hamdok.
Kesepakatan itu juga memungkinkan pembebasan tahanan politik, tetapi tidak jelas seberapa besar kekuasaan yang akan dimiliki perdana menteri dan kabinet teknokratnya.
Militer berada di bawah tekanan internasional dan domestik yang kuat untuk memulihkan transisi menuju demokrasi. Bank Dunia membekukan bantuannya ke Sudan dan Uni Afrika (AU) serta menangguhkan keanggotaan negara tersebut dalam blok tersebut.
Tentara mengadakan pengaturan pembagian kekuasaan yang terpecah-pecah dengan FFC pada Agustus 2019, setelah pemimpin lama Omar al-Bashir digulingkan di tengah protes massa.
Sebagai bagian dari perjanjian itu, Jenderal Burhan akan mengundurkan diri sebagai kepala negara, menyerahkannya kepada seorang warga sipil bulan ini.
Dia mengatakan tentara bertindak untuk mencegah perang saudara yang mengancam akan meletus karena kelompok-kelompok politik telah menghasut warga sipil melawan pasukan keamanan.
Para pengunjuk rasa yang berbaris saat kesepakatan ditandatangani mengatakan militer tidak dapat dipercaya. Mediator perjanjian baru, yang mencakup akademisi, jurnalis, dan politisi, mengatakan aturan yang mengatur transisi menuju demokrasi akan dipulihkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
