Bisnis.com, JAKARTA--Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal tentara Abdel Fattah al-Burhan memerintahkan pembebasan empat menteri sipil yang ditahan sejak dia memimpin kudeta militer pekan lalu, menurut televisi pemerintah.
SudanTV kemarin mengidentifikasi empat menteri itu sebagai Menteri Telekomunikasi Hashem Hassab Alrasoul, Menteri Perdagangan Ali Geddo, Menteri Informasi Hamza Baloul, Menteri Pemuda d an Olahraga Youssef Adam. Sedangkan beberapa menteri lainnya masih ditahan.
Pengumuman itu muncul saat PBB tengah mengoordinasikan upaya untuk menemukan jalan keluar dari krisis politik Sudan setelah kudeta 25 Oktober lalu. Para politisi sipil terkemuka ditahan dan Perdana Menteri Abdalla Hamdok diberikan status tahanan rumah.
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi telah menggelar demonstrasi besar-besaran mengecam kudeta, yang menggagalkan transisi rapuh negara itu menuju pemerintahan sipil.
Utusan khusus PBB untuk Sudan mengatakan pembicaraan telah menghasilkan garis besar kesepakatan potensial untuk kembali ke pembagian kekuasaan, termasuk pemulihan Hamdok seperti dikutip Aljazeera.com, Jumat (5/11/2021).
Hanya saja hal itu harus disepakati dalam hitungan hari sebelum kondisi kian meemburuk.
Pekan lalu, al-Burhan mengatakan dia ingin membentuk pemerintahan teknokrat baru dan Hamdok bisa kembali memimpinnya. Sedangkan pada Rabu lalu, kantor Hamdok membantah laporan bahwa dia telah setuju untuk memimpin pemerintahan baru dan bersikeras bahwa dia ingin para tahanan dibebaskan dan badan-badan pemerintahan dipulihkan sebelum melakukan dialog apa pun.
Komite perlawanan rakyat, yang telah memimpin protes sejak kudeta dan mengadakan demonstrasi pada hari Kamis, menolak negosiasi dan menuntut agar militer keluar dari politik.
Satu proposal yang sedang dibahas adalah mengembalikan kekuasaan Hamdok dan memberi kekuasaan yang lebih besar pada tentara, menurut sejumlah diplomat.
Tentara, yang mengendalikan sebagian besar kekuasaan di Sudan sejak kemerdekaan pada tahun 1956, akan bertanggung jawab atas dewan keamanan dan pertahanan pemerintah yang kuat di bawah kesepakatan itu, menurut mereka.
