Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar negara-negara G20 melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SSGs.
Menurutnya, sebagai payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan, target SDGs harus makin diperjuangkan pascapandemi Covid-19 ini.
Penyebabnya, dampak yang dihasilkan dari pandemi Covid-19 adalah kemiskinan ekstrem dunia yang kembali meningkat dari yang semula diharapkan 7,5 persen pada 2021, naik kembali ke 9,4 persen.
Selain itu, terganggunya rantai pasok global bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang.
“Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi,” ujarnya saat berpidato pada sesi KTT G20, dikutip melalui laman Presiden RI, Senin (1/11/2021).
Lebih lanjut, Jokowi memerinci upaya bersama tersebut dapat dilakukan dengan sejumlah cara. Pertama, menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan.
Baca Juga
Menurut Jokowi, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi SDR senilai US$650 miliar menjadi langkah penting untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi.
Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Penyebabnya, terdapat financing gap yang melebar dari US$2,5 triliun per tahun menjadi US$4,2 triliun per tahun, sehingga harus menjadi perhatian serius.
“Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang,” paparnya.
Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.
PBB mencatat setidaknya 8 negara berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi bagi lost generation, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan.
Menurut Jokowi, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan.
“Namun banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun,” tandasnya.
