Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

2 Tahun Kinerja Jokowi, SMRC: Penegakan Hukum Memburuk, Keamanan Stabil

Berdasarkan survei SMRC, penilaian publik terkait penegakan hukum selama 2 tahun pemerintahan Jokowi semakin buruk.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 19 Oktober 2021  |  16:08 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan resmi terkait pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Senin (17/5/2021)  -  Youtube Sekretariat Presiden RI
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan resmi terkait pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Senin (17/5/2021) - Youtube Sekretariat Presiden RI

Bisnis.com, JAKARTA – Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR) melakukan survei terkait evaluasi publik nasional terhadap 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan survei tersebut, penilaian publik terhadap penegakan hukum selama 2 tahun pemerintahan Jokowi semakin buruk. Namun, aspek keamanan dinilai baik.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan bahwa warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik 44,8 persen.

Mereka yang menganggap buruk atau sangat buruk 24,8 persen. Lalu, 27,2 persen menilai sedang saja dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,1 persen.

Meski persentase yang menilai positif pada kondisi penegakan hukum lebih banyak dari sebaliknya, persepsi publik cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan catatannya, kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.

“Persepsi atas kondisi penegakan hukum memburuk di masa Covid-19 ini dan belum kembali pulih ke masa sebelum pandemi,” kata Sirojudin melalui diskusi virtual, Selasa (19/10/2021).

Sementara itu, Sirojudin menjelaskan bahwa 61,3 persen warga menilai kondisi keamanan secara umum baik. Pada angka tersebut, masyarakat menganggap saat ini baik atau sangat baik.

Hanya 11,8 persen yang menilai buruk atau sangat buruk. Ada 24,2 persen yang menilai kondisi keamanan sedang saja dan masih ada 2,7 persen yang tidak memberikan jawaban.

“Kondisi keamanan relatif stabil dalam dua tahun pertama periode kedua Presiden Jokowi,” jelasnya.

Survei opini publik SMRC digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi keamanan penegakan hukum
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

To top