Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan mengenai kehadiran layanan pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjamur dan kerap kali menimbulkan masalah di tengah masyarakat.
"Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman daring yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," katanya dalam OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10/2021).
Lebih lanjut, Jokowi meminta otoritas dan lembaga keuangan untuk menjaga dan mengawal pesatnya perkembangan industri tersebut.
Jokowi turut mengimbau agar perkembangan pinjol di Indonesia untuk difasilitasi secara sehat agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.
Penyebabnya, Jokowi mengatakan Indonesia berpotensi besar untuk menjadi pemain utama dalam sektor digital setelah China dan India sehingga dia berharap ini dapat membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2030.
Tidak hanya itu, Jokowi meminta industri keuangan untuk terus menggalakkan literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa.
Baca Juga
"Oleh karena itu saya minta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran," ujarnya.
Selain itu, dia menilai pinjol legal dapat hadir agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa keuangan, ini juga demi memfasilitasi wirausaha masyarakat dengan risiko yang rendah.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pihaknya berhasil meningkatkan inklusi keuangan hingga 79,18 pada 2019. Angka ini naik jika dibandingkan 2016 sebesar 67,8 persen.
Wimboh menilai kenaikan ini terjadi akibat hadirnya digitalisasi sektor keuangan yang lebih luas. Ia pun optimis target 90 persen inklusi keuangan dapat tercapai.
"Kami yakin di tahun 2024 kita dapat mencapai target 90 persen sebagaimana arahan Bapak Presiden," katanya.
Dengan hadirnya digitalisasi keuangan, siswa sekolah menengah dapat memiliki tabungan yang berbasis digital. Selain itu, OJK turut merilis Fintech Book sebagai bentuk peningkatan literasi keuangan dengan cara yang ringan.
Lebih lanjut, Wimboh mengatakan OJK akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memitigasi ancaman siber (cyber risk) serta perlindungan data pribadi.
