Bisnis.com, JAKARTA - Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak sekitar Rp27 triliiun, sehingga muncul usulan aliran dana tambahan lebih dari Rp4 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan bahwa audit dan review yang menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan investasi di dalamnya.
“Sebaiknya diaudit dan dilakukan review menyeluruh. Jangan sampai ada penyalahgunaan investasi hingga bengkak. Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk PMN terus menerus. Juga harus dihitung cost dan benefitnya untuk BUMN. Semoga tidak makin dalam dan mangkrak,” cuitnya melalui akun Twitter @Edhie_Baskoro, Senin (11/10/2021).
Lebih lanjut, Politikus Demokrat tersebut juga menyampaikan, bahwa negara tidak bisa terlalu banyak membantu pembiayaan proyek melalui PMN secara terus-menerus.
Menurutnya, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi seperti saat ini, tapi proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan juga harus diperhitungkan.
Ibas mengingatkan akan pentingnya perhitungan biaya dan keuntungan bagi BUMN di setiap proyek infrastruktur yang kini berjalan.
Baca Juga
Adapun, dikutip dari pernyataan resmi yang diterima Bisnis pada hari ini, Senin (11/10/2021), Ibas telah membahas permasalahan kereta cepat dan berbagai proyek lainnya dalam Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI pada pertengahan bulan lalu.
Dalam rapat tersebut, putra bungsu Presiden Ke-6 Indonesia itu membahas keberlangsungan program ‘gunting pita’ atau program-program yang sudah dicanangkan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya yang sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Jujur, kita ini ingin ‘gunting pita presiden’ ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya Jembatan Merah Putih di Ambon. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai,” ujarnya.
