Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah memiliki target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.
Demi wujudkan misi tersebut, Wapres mengungkapkan pada tahun ini terdapat tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten yang akan menjadi fokus penanggulangan.
Data provinsi dan kabupaten diambil dari hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Namun, dengan jarak waktu yang tinggal tiga bulan sampai akhir tahun, diperlukan upaya percepatan untuk menangani hal ini.
Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial tunai (BST) untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di masing-masing provinsi, dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia.
“Untuk program khusus di sisa tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu program sembako dan BLT desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” kata Wapres di Jawa Tengah (Jateng) dikutip dari keterangan pers, Kamis (7/10/2021).
Ma’ruf menjelaskan bahwa data kelompok penerima manfaat yang digunakan saat ini mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan Kementerian Desa (Kemendes) untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa. Namun ke depan, dia menegaskan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas Wapres.
Skema pemberian uang tunai tambahan ini akan dilakukan untuk 3 bulan terakhir di tahun 2021. Mulai tahun depan, pemerintah akan menekankan kembali pada pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem.
Untuk itu, Wapres meminta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jateng untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan.
Dia juga berpesan agar analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.
“Saya minta saudara-saudara sekalian mempelajari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kemudian mengupayakannya agar berbagai program tersebut dapat dipastikan diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas,” ucapnya.
