Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut pandemi Covid-19 berdampak pada penambahan angka miskin ekstrem di Indonesia.
Wapres mengatakan pemerintah terus melakukan penanggulangan terhadap angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga mencapai nol persen pada akhir 2024.
"Iya, betul itu, ada penambahan kemiskinan baik yang kronis maupun ekstrem," kata Wapres di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Menurut Wapres, pemerintah mengutamakan penyelesaian kemiskinan ekstrem dengan jumlah yang mencapai 10,4 juta secara nasional.
"Kalau kemiskinan seluruhnya itu jumlahnya 27 juta lebih, sementara yang (miskin) ekstrem itu sekitar 10 juta lebih. Nah yang ingin diselesaikan sampai dengan 2024 yang 10 juta itu," ujarnya.
Hingga akhir 2021, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan 2,1 juta miskin ekstrem di 35 kabupaten dan kota yang berada di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
Berdasarkan identifikasi oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anggaran untuk pengurangan kemiskinan, termasuk miskin ekstrem pada 2021 mencapai Rp170 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk program dan kegiatan pemberdayaan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, seperti bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan, vokasi, dan padat karya.
"TNP2K merencanakan sesuai dengan target yang diberikan untuk 2021 sekitar 20 persen, dua jutaan lebih, dan ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar lagi," kata Wapres.
Bank Dunia juga memprediksi angka kemiskinan ekstrem di dunia meningkat 88 juta hingga 115 juta orang pada 2021 karena adanya kontraksi ekonomi di berbagai negara sebagai dampak pandemi Covid-19. Sementara pada 2020, Bank Dunia mencatat peningkatan angka kemiskinan ekstrem di dunia sebagai yang terbesar dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai warga yang hidup dengan uang sebesar 1,9 dolar AS atau Rp27.000 per hari.
