Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan dukungan terhadap rencana Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui indikator kemiskinan.
Dia menilai langkah BPS tersebut sebagai bentuk respons positif terhadap masukan publik dan relevan dengan dinamika sosial ekonomi saat ini.
"Menurut saya, BPS sendiri kan sudah menyatakan ya akan menerima masukan-masukan untuk memperbaiki indikator. Saya kira itu satu hal yang positif dan kita sambut baik," kata Gus Ipul kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Meski demikian, dia mengatakan Kementerian Sosial tetap menjadikan data BPS sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan sosial.
Gus Ipul juga mengapresiasi langkah BPS yang terus melakukan perbaikan indikator secara bertahap.
Dia mengingatkan bahwa perubahan indikator, khususnya menaikkan ambang batas garis kemiskinan, akan berdampak langsung pada statistik resmi yang menggambarkan kinerja pemerintah.
Baca Juga
"Contohnya jika selama ini batas ukuran kemiskinan berada pada angka Rp500.000, lalu dinaikkan menjadi Rp700.000 saat proses masih berjalan, maka akan terjadi lonjakan angka kemiskinan secara statistik," ujarnya.
Dia mengaitkan hal ini dengan pengalaman sebelumnya, di mana perubahan batas kemiskinan ekstrem dari 300.000 keluarga menjadi 400.000 keluarga membuat data terlihat meningkat, padahal yang berubah hanyalah indikatornya.
Untuk mengantisipasi lonjakan statistik yang bisa menimbulkan salah tafsir publik, Gus Ipul mengusulkan agar ke depan dilakukan dua skema pengukuran yakni menggunakan indikator lama dan indikator yang diperbarui.
Menurutnya, pendekatan ini akan menjaga konsistensi data dan tetap mencerminkan capaian pemerintah secara adil.
"Maka kalau nanti dinaikkan ukurannya kita harapkan ada dua tetap: ukuran lama dan ukuran baru. Sehingga di sini nanti akan kelihatan kinerja pemerintah itu," ujarnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa perubahan indikator memang menjadi tuntutan yang wajar seiring perkembangan zaman dan tantangan sosial baru.
Dia optimistis BPS akan mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan kebijakan yang terukur dan transparan.
“Dengan begitu kinerjanya kita akan tetap terukur dengan baik seiring dengan perkembangan waktu. Menurut saya, harapan itu akan diakomodasi oleh BPS tentunya,” pungkasnya.
