Bisnis.com, JAKARTA – Health Influencer dan dokter yang terkenal lewat akun Twitter @blogdokter, Made C. Wirawan merespons cuitan Laporcovid-19 yang menuliskan Cawe-Cawe Militer Dalam Penanganan Pandemi.
Dia menyayangkan lontaran argumen yang mempertanyakan peran berlebih militer dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Agak kecewa membaca twit tersebut karena selama ini TNI dan Polri berperanan sangat besar dalam membantu Indonesia mengatasi pandemi Covid19 dan vaksinasi. [Bahkan] ada tugas TNI yang namanya OMSP, tidak melulu berperang,” tulisnya lewat akun @blogdokter, Rabu (6/10/2021).
Untuk diketahui, operasi militer selain perang (OMSP) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi yang muncul dari dalam negeri serta operasi perbantuan dan kemanusiaan.
Lebih lanjut, Wirawan menyebut dirinya yang berada di lingkungan kesehatan militer sangat bisa merasakan bagaimana kawan-kawan kesehatan militer membangun rumah sakit lapangan, melakukan serbuan vaksinasi tanpa memikirkan imbalan.
“Bermodalkan surat perintah mereka melakukan vaksinasi ribuan orang dalam sehari. Ada kondisi darurat yang membutuhkan peranan TNI dan Polri. Salah satunya, darurat kesehatan seperti halnya darurat bencana,” tulisnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Laporcovid-19 yang menuliskan twit dengan tema Cawe-Cawe Militer Dalam Penanganan Pandemi.
Dalam tulisan tersebut dituturkan, bahwa sejak awal pandemi, pemerintah memberikan kewenangan lebih pada TNI/Polri dalam penanganan Covid-19 mulai dari tugas tracing, penegakan prokes, hingga sentra vaksinasi.
“Pada awal pandemi, pemerintah melibatkan TNI/Polri untuk memegang kendali. Ini terlihat dari struktur Gugus Tugas Covid-19 pada Keppres No.7/2020 maupun perubahannya di Keppres No.9/2020,” tulis akun tersebut.
Menurutnya, pelibatan TNI/Polri nyatanya tidak memberikan perbedaan dalam kepatuhan prokes. Masih banyak masyarakat yang abai mengenai prokes, bahkan saat ada kegiatan di lingkungan TNI/Polri.
Selama periode Juli 2020 hingga April 2021,LaporCovid-19 menerima 1.096 laporan warga mengenai ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, meskipun ada pengerahan TNI/Polri.
“Alih-alih menyerahkan kewenangan pada otoritas kesehatan, pemerintah justru memberikan kewenangan lebih pada TNI/Polri, seperti sebagai petugas lacak kontak erat dari TNI. Kemudian, sebagai penyelenggaraan mobile RT-PCR test dan obat Covid-19 oleh BIN,” lanjutnya.
Namun, menurut akun tersebut pelibatan TNI/Polri justru melanggengkan kekerasan terhadap masyarakat. Beberapa kali terjadi kasus pemukulan, penganiayaan, hingga pembubaran massa yang berlebihan. Tidak hanya itu, oknum militer pun dibiarkan melakukan tindakan represif.
“Sanksi fisik pelanggar protokol kesehatan meliputi push up, penggunaan meriam air, tidur di peti mati, pemukulan, penganiayaan, hingga pembubaran massa yang berlebihan,” tulisnya.
Akun tersebut melanjutkan, oknum militer juga dibiarkan melakukan tindakan represif seperti penekanan terhadap tenaga kesehatan RSDC Wisma Atlet yang menyuarakan hak insentifnya selama mengangani Covid-19.
Selain itu, terdapat penangkapan demonstran yang kemudian diarahkan untuk berkumpul di suatu tempat, sehingga tidak jaga jarak dalam mobil polisi, tidak mengenakan masker, hingga diminta untuk melepaskan baju.
