Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memiliki wacana untuk menggelar program vaksinasi dosis ketiga atau booster berbayar pada tahun depan.
Nantinya, dalam program tersebut, masyarakat dibebaskan untuk memilih jenis vaksin yang diinginkannya sebagai dosis ketiga dengan harga tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dr Ede Surya Darmawan menyarankan pemerintah agar fokus pada penyelesaian vaksinasi lengkap bagi masyarakat sebelum beranjak ke program booster berbayar.
“Sebenarnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 karena belum menyeluruh dilakukan penduduk Indonesia. Fokus di sana saja dulu,” katanya kepada Bisnis, Jumat (1/10/2021).
Adapun, data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, pada 30 September 2021 vaksin dosis 1 sudah disuntikkan kepada sekitar 91,079 juta orang dan dosis 2 ke 51,113 juta orang dari target 208,265 juta penduduk Indonesia.
Ede menilai capaian tersebut masih jauh dari target sehingga program booster berbayar belum terlalu mendesak untuk dijalankan.
Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan secara lebih komprehensif tingkat kemanjuran atau efikasi dari setiap vaksin Covid-19 pada dosis 1 dan 2 hingga penurunannya dalam kurun waktu tertentu.
“Harus jelas dulu, berdasarkan sains, berapa efikasi vaksin untuk dosis pertama dan kedua setelah beberapa waktu? Kalau sudah jelas, baru nanti diputuskan apakah dosis ketiga diperlukan atau tidak,” ungkapnya.
Adapun, saat ini program vaksinasi dosis ketiga sudah dijalankan oleh pemerintah tetapi masih dikhususkan bagi tenaga kesehatan karena paling sering besinggungan dengan pasien Covid-19.
Tercatat, hingga kemarin, Kamis (30/9/2021), vaksin dosis ketiga telah diberikan kepada 932.482 orang.
