Bisnis.com, JAKARTA— Penangkapan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang diduga terkait suap kasus perkara Lampung Tengah menjadi tamparan bagi kehormatan DPR. Pasalnya, untuk kesekian kalinya, pimpinan lembaga tinggi negara itu ditangkap KPK karena kasus korupsi.
Anggota Forum Konstitusi, Gegorius Seto Harianto mengatakan korupsi di kalangan anggota Dewan tidak telepas dari biaya politik yang tinggi. Belum lagi biaya kampanye dan mahar politik yang tinggi.
Karena itu, ujar Seto, negara sebaiknya membiayai partai politik sesuai kemampuan sehingga partai politik dan para politisi tidak terlalu terbebani saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun untuk kampanye.
Sebagai catatan, anggota DPR yang terlibat korupsi tidak berkurang, bahkan melibatkan para pimpinan dengan berbagai modus. Terakhir Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). Sebelumnya juga pernah Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang berstatus terdakwa.
“Setuju sekali parpol dibiayai negara. Bahkan korupsi yang mereka lakukan bisa jauh lebih besar dari kalau negara mengeluarkan anggaran untuk mereka,” ujar Seto kepada Bisnis usai diskusi soal “Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (29/9).
Menurut Seto, dengan dibiayai oleh negara, partai poltik sama seperti lembaga negara sehingga bisa diawasi dan dievelauasi kinerjanya. Dengan demikian, katanya, kualitas legislasi yang dihsilkan bisa lebih bermutu karena para politisi lebih konsentrasi menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka.
Selain itu, peluang mereka untuk korupsi juga akan mengecil karena selain diawasi masyaralkat pemerintah juga turut mengawasinya.
Sementara itu, pengamat politik Tony Rosyid mengatakan demokrasi Indonesia saat ini sudah mengarah pada demokrasi liberal yang sangat dipengaruhi oleh para kapitalis dan kuatnya oligarki politik.
Dia bahkan mensinyalir ada kelompok pemodal yang turut membiaya calon anggota legislatif untuk maju dari partai politik. Dengan demikian, ujarnya, para politisi itu akan memperjuangkan kepentingan para pemodal tersebut sehingga sulit diharapkan DPR akan menghasilkan wakil daerah yang berkualitas.
“Saya dengar ada calon anggota legislatif yang dibiayai sampai Rp15 miliar per orang. Jumlah mereka puluhan menurut informasi yang saya dapatkan,” katanya.
