Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Terus berusaha Bantu Myanmar Atasi Krisis Politik dan Kemanusiaan

Bantuan dari Indonesia untuk Myanmar sendiri akan dikirim pada bulan ini. Adapun, dalam pertemuan tersebut negara anggota MIKTA memberikan dukungan atas peran sentral Asean dalam upaya mengatasi krisis di Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi/ ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi/ ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan Indonesia bersama dengan Asean terus berusaha membantu Myanmar mengatasi krisis politik dan kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para Menlu MIKTA, yaitu Menlu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia.

Untuk diketahui, MIKTA adalah neologisme sekaligus singkatan dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia.

“Asean telah menunjuk Utusan Khusus dan masih terus berupaya mendapatkan jaminan akses untuk bertemu dengan semua pihak bagi Utusan khusus Asean agar dapat memulai fasilitasi dialog yang inklusif,” katanya lewat konferensi pers virtual, Kamis (23/9/2021).

Lebih lanjut, dia menjelaskan kondisi yang berkembang di Myanmar saat ini memberikan tantangan yang lebih bagi terjadinya dialog inklusif.

Di sisi kemanusian, dia mengatajan bahwa bantuan kemanusiaan sudah mulai bergerak, dan beberapa negara anggota MIKTA yang merupakan mitra Asean juga memberikan bantuan melalui Asean.

Bantuan dari Indonesia untuk Myanmar sendiri akan dikirim pada bulan ini. Adapun, dalam pertemuan tersebut negara anggota MIKTA memberikan dukungan atas peran sentral Asean dalam upaya mengatasi krisis di Myanmar.

“Mereka paham situasi tidak mudah. Secara khusus, negara anggota MIKTA mengapreasi kepemimpinan Indonesia. Semua negara mengapresiasi kepemimpinan Indonesia,” katanya.

Dia melanjutkan, isu lain yang dibahas dalam pertemuan MIKTA adalah perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, dan penanganan Covid-19. Khusus mengenai penanganan Covid-19, kekhawatiran mengenai politisasi dan diskriminasi vaksin sangat menonjol.

Alhasil, Indonesia mengusulkan kiranya MIKTA dapat mulai membahas kemungkinan pengaturan saling pengakuan sertifikasi vaksin, PCR, dan standar protokol kesehatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper