Bisnis.com, JAKARTA - Myanmar yang saat ini diperintah militer telah mengirim seorang birokrat ke pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu) Asean di Laos, pada hari ini, Senin (29/1/2024).
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Asean mengenai kehadiran perwakilan dari negara yang dilanda konflik tersebut.
Para jenderal militer yang berkuasa di Myanmar tetap dilarang menghadiri pertemuan penting Asean, karena kegagalan menerapkan perdamaian yang disepakati dengan blok tersebut, 2 bulan setelah kudeta yang menimbulkan kekacauan di negara tersebut pada 2021 lalu.
Asean memiliki kebijakan untuk mengundang Myanmar, yang mengirimkan perwakilan “non-politik”, namun junta dalam 2 tahun terakhir menolaknya karena marah atas campur tangan Asean dalam urusan dalam negerinya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dan mengonfirmasi bahwa penjabat sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar Malar Than Htike, berada di Laos untuk melakukan pembicaraan dalam pertemuan hari ini.
Melansir Reuters, adapun informasi tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh dua sumber diplomatik lainnya.
Baca Juga
Retno mengatakan bahwa intinya adalah tidak ada perubahan kebijakan Asean, dan Myanmar tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan Asean.
Seperti diketahui, Menlu RI memimpin upaya untuk mencoba memulai dialog antara pihak-pihak yang bertikai di Myanmar pada tahun lalu, di mana milisi pro-demokrasi yang bersekutu dengan pemerintah dan tentara etnis minoritas melancarkan pemberontakan melawan junta.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak kudeta militer pada 2021, dengan setidaknya 2 juta orang mengungsi akibat pertempuran.
Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) menuduh junta menggunakan kekuatan berlebih dan melakukan kekejaman yang meluas terhadap warga sipil, namun hal ini dibantah oleh junta.
Seperti diketahui, Asean Ministerial Meeting (AMM) digelar di Luang Prabang, Laos, pada Senin (29/1/2024). Laos menjadi Keketuaan Asean 2024. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Menlu RI Retno Marsudi.
