Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk tindakan radikalisme dan terorisme di tubuh BUMN.
Erick pun mendukung sepenuhnya semua upaya hukum dan sanksi bagi oknum BUMN yang terbukti terlibat dalam tindakan terorisme atau radikalisme.
“Saya dan segenap jajaran mendukung upaya hukum dan sanksi yang tegas bagi oknum di Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat gerakan radikalisme dan terorisme tanpa terkecuali,” kata Erick dikutip dari YouTube Fadjroel Rachman, Kamis (16/9/2021).
Adapun, hal tersebut disampaikan menyusul adanya penangkapan terduga teroris oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Bekasi, yang diduga karyawan PT Kimia Farma.
Erick memastikan bahwa oknum tersebut tidak memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan penggalangan dana CSR melalui dana perusahaan Kimia Farma.
“BUMN memiliki sistem verifikasi agar memastikan tidak ada dana TJSL [tanggung jawab sosial dan lingkungan] yang digunakan untuk aksi terorisme,” ujarnya.
Lebih lanjut, guna mencegah paham radikalisme dan terorisme masuk ke tubuh BUMN, Erick mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa organisasi Islam nasional seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Dia juga berpesan kepada masyarakat yang mengetahui informasi ada oknum BUMN terpapar paham terorisme atau radikalisme untuk segera melaporkannya.
“Jika Anda mengetahui ada oknum BUMN yang terpapar paham radikalisme atau terorisme, segera laporkan,” ujar Erick.
