Bisnis.com, JAKARTA: Presiden Joko Widodo menyayangkan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang masih sangat rendah.
Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Presiden, realisasi APBD di 21 provinsi per September masih di bawah 50 persen.
“Masih rendah sekali. Padahal kecepatan realisasi APBD sangat diperlukan dalam penanganan pandemi,” ujar Presiden di sela-sela pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (15/9/2021) sore.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran melalui APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 di daerah.
Airlangga mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp744,75 triliun tahun ini.
Selain itu, alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2021 juga mencapai Rp780,48 triliun. Namun, dana TKDD tersebut baru terealisasi sebesar Rp373,86 triliun atau sebesar 47,9 persen dari total alokasi.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, usaha kecil menengah dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN sesuai kewenangan Pemerintah Daerah,” katanya dalam siaran pers yang dikutip Bisnis, Minggu (8/8/2021).
Airlangga menyampaikan, Indonesia akan menghadapi tantangan besar ke depan untuk dapat pulih dari dampak pandemi Covid-19 serta kembali ke jalur mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja.
