Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti rencana pemerintah yang akan mengenakan tarif terhadap vaksinasi 'booster' dosis ketiga.
Menurut PKS, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengecam tingginya ketimpangan vaksin di seluruh dunia, terutama bagi negara produsen dengan negara importir vaksin.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menilai vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat.
“Selagi status pandemi belum berubah vaksin tidak boleh berbayar karena vaksin barang publik, belum lagi ekonomi masyarakat sedang tertekan” katanya, Jumat (3/9/2021).
Anis menjelaskan bahwa mengomersilkan vaksin di saat pandemi yang merupakan bencana nasional adalah tidak memiliki dasar. Secara etika pun tidak pantas.
Seharusnya fokus pemerintah segera menyelesaikan produksi vaksin secara mandiri. Percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan demi menghadapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 jangka Panjang.
Baca Juga
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR ini juga mengkritik fokus pemerintah selama ini kepada vaksin tidak berimbang dengan strategi dasar 3T, yaitu testing, tracing dan treatment yang menjadikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama ini kurang efektif.
“PPKM selalu diperpanjang meskipun kasus positif turun namun angka kematian meningkat ini bukti 3T tidak maksimal, belum lagi varian Covid-19 bertambah menjadikan vaksin yang dikebut menjadi tertinggal terus” ucapnya.
