Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat siap “berkoalisi dengan rakyat” kalau pada setiap pengambilan keputusan di DPR maupun di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi partai tersebut ditinggalkan karena menjadi minoritas bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid mengatakan menguatnya posisi partai koalisi pendukung pemerintah setelah Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung, berpotensi menimbulkan kekacauan (chaos).
Menurutnya, bukan tidak mungkin kekuatan absolut dengan 82 persen kursi di DPR tersebut menggolkan amendemen Undang-Undang Dasar terkait masa jabatan presiden jadi tiga periode yang ditolak partainya dan masyarakat pada umumnya.
Bahkan dengan kekuatan tujuh partai yang berkoalisi saat ini, partai pendukung pemerintah bisa mengusung tiga pasang calon presiden pada Pilpres 2024 tanpa melibatkan Partai Demokrat dan PKS. Pasalnya, mereka hanya menguasai 18 persen suara dari 575 kursi di DPR kalau bergabung.
Menurutnya, Partai Demokrat tetap tidak setuju dengan amendemen terkait masa jabatan presiden karena berpotensi menimbulkan chaos selain mengingkari perjuangan reformasi.
Dia mengatakan salah satu tujuan refomasi yang berdarah-darah diperjuangan pada 1998 adalah untuk membatasi masa jabatan presiden untuk maksmal dua periode lima tahun.
Baca Juga
“Kalau tetap dipaksakan Partai Demokrat akan berkoalisi dengan rakyat saja untuk menolaknya,” ujar Anwar dalam diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema "Refleksi 76 Tahun MPR sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat " hari ini, Senin (30/8/2021).
Selain Anwar turut jadi nara sumber Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid dan pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar Indonesia.
Tidak hanya dalam hal produk legilasi seperti amendemen, potensi terjadi blocking suara sehingga dua partai non-pemerintah tidak dilibatkan untuk pencapresan pada 2024 juga terbuka meski tetap terbuka peluang untuk kemungkinan lain dengan komposisi kursi di DPR saat ini.
Sementara itu, Ujang Komarudin mengingatkan untuk berhati-hati soal amendemen masa jabatan presiden. Sekalipun mengubah masa jabatan menjadi tujuh tahun satu untuk satu periode juga akan jadi masalah, katanya.
“Kita harus hati-hati jangan sampai chaos karena banyak masyarakat yang menolaknya. Bahkan banyak kalangan mahasiswa juga menunggu momentum ini,” ujarnya.
Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan pasal amendemen tidak dibuka ke publik, tetapi disusupkan secara diam-diam dan disahkan dengan alasan suasana pandemi Covid-19.
“Jadi pada Pilpres 2024 harusnya terjadi pertarungan bebas, tidak ada incumbent dan tidak ada isu masa jabatan sampai 3 priode,” katanya.
.jpg?w=300&h=221)
