Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai masuknya Partai Amanat Nasioanl (PAN) dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih menunjukkan sikap pragmatis yang tidak akan menguntungkan untuk jagka panjang.
Menurutnya, sikap yang diambil PAN akan memperlemah dan memperberat oposisi dalam berhadap-hadapan dengan koalisi Jokowi.
Dengan demikian, sulit untuk diharapkan pemerintah akan berjalan dengan baik, karena kurangnya daya kritik dari DPR.
"Dalam politik, masuknya PAN ke koalisi Jokowi merupakan hal biasa. Semua berbalut kepentingan pragmatis saja. Jika kepentingannya sama akan bersama, namun jika kepentingannya beda, maka akan bermusuhan," kata Ujang kepada wartawan, Kamis(26/8/2021).
Menurut dia, kerugian PAN masuk koalisi itu bisa saja menurunkan elektabilitas PAN. Alasannya, ketika kepercayaan masyarakat rendah terhadap pemerintah, maka parpol itu akan terdampak.
Saat ini, menurut hasil survei, tren elektabilitas partai-partai oposisi naik. Jadi jika ingin naik elektabilitas, PAN mestinya tak masuk koalisi pemerintah, katanya.
Baca Juga
"Tapi itu sudah menjadi pilihan bagi PAN. Baik dan buruknya akan ditanggung PAN. Dan PAN bisa saja sudah mengalkulasi semuanya," ujar Ujang.
Namun demikian, dia menilai koalisi Jokowi tak akan terganggu. Pasalnya, masing-masing partai sudah jalan dan masing-masing demi kepentingan elektoral 2024.
Bahkan, seandainya PAN masuk kabinet pun, itu tak akan mengganggu dan menggeser menteri dari parpol koalisi yang sudah ada.
“Paling yang jadi korban menteri dari nonparpol," katanya.
Sebelumnya diberitakan, muncul isu bahwa PAN bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma"ruf usai pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dan ketua umum sekjen parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, partainya telah menyatakan dukungan pada pemerintah sejak mulai dipimpin oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.
"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga kepada wartawan.
