Bisnis.com, JAKARTA - Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah secara resmi melantik Ismail Sabri Yaakob menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri Malaysia Sabtu kemarin. Pasalnya, Ismail mendapatkan dukungan 114 dari 220 anggota parlemen.
Kader partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu kini menjadi pemimpin pemerintahan Malaysia menggantikan perdana menteri Muhyiddin yang mundur akibat kehilangan dukungan mayoritas di parlemen pada 16 Agustus 2021. Berbagai intrik politik turut mewarnai pergantian kepemimpinan di negara jiran tersebut karena Muhyiddin juga dinilai gagal mengatasi pandemi Covid-19.
Bagaimana tidak, penunjukan Ismail telah membawa kembali UMNO ke puncak pimpinan eksekutif Malaysia. UMNO merupakan partai politik terbesar masa lalu yang telah memimpin Malaysia dalam koalisi Barisan Nasional (Barnas) sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957 sebelum jatuh pada 2018.
Kejatuhannya dalam pemilu 2018 adalah akibat sejumlah skandal korupsi yang menjebak para tokoh partai itu. Salah satunya adalah kasus 1MDB ketika PM Najib Tun Abdul Razak berkuasa dan harus berhadapan dengan pengadilan kasus korupsi.
Koalisi Pakataan Harapan (PH) yang dimotori oleh Mahathir Muhammad bersama Anwar Ibrahim kemudian berkuasa. PH telah mengantarkan mantan perdana menteri berusian 95 tahun yang pernah berkuasa selama 22 tahun itu kembali kembali ke panggung politik sebagai perdana menteri.
Akan tetapi, pria yang dikenal sebagai “Doktor M” itu hanya berkuasa selama 22 bulan sebelum digantikan oleh Muhyiddin yang berkuasa tidak lebih lama dari Mahathir, yakni 17 bulan.
Dinamika Politik Malaysia Mirip Indonesia
Mengamati dinamika politik Malaysia cukup menarik karena pada satu sisi punya kesamaan dengan dinamika yang terjadi pada era Reformasi di Indonesia. Di bawah tokoh oposisi Anwar Ibrahim, Malaysia juga sebelumnya menggaungkan perlawanan kepada pemeritah melalui gerakan reformasi.
Tidak hanya itu, dari sisi masa pemerintahan, juga ada persamaan antara Indonesia dan Malaysia. Tidak sampai empat tahun Malaysia telah dipimpin oleh tiga perdana menteri. Hal itu sama dengan Indonesia pasca Orde Baru ketika sejak 1998 sampai 2001 juga dipimpin oleh tiga presiden mulai dari BJ Habibie sampai Megawati Sukarnoputri.
Hanya saja Malaysia bercorak parlementer yang dipimpin seorang raja, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil yang dipimpin presiden. Sama-sama punya pemimpin terlama pula, yakni mendiang presiden Soeharto selama 32 tahun yang didukung Partai Golkar da PM Mahathir Mohammad selama 22 tahun dan 22 bulan yang ditopang oleh kekuatan politik UMNO.
Sama halnya dengan ketika Abdurrahman Wahid menjadi pesiden yang digantikan Megawati, Ismail Sabri juga merupakan wakil perdana menteri di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin. Dia mundur akibat pertikaian dalam koalisinya membuatnya kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Yang terakhir ini juga mirip-mirip dengan yang terjadi di Indonesia. UMNO berkuasa, raja minta rakyat bersatu majukan Malaysia
Kembali ke masalah politik di Malaysia, dilantiknya Ismail Sabri sebagai perdana menteri dilakukan setelah raja yang dikenal dengan Yang Dipertuan Agung bertemu dengan para raja Melayu. Mereka adalah para penguasa negara bagian yang bertugas memberikan nasihat kepada raja.
Meski peran raja sebagian besar bersifat seremonial di Malaysia, tetapi dia berhak menunjuk orang yang dia yakini memiliki dukungan mayoritas di parlemen sebagai perdana menteri kalau terjadi mekanisme pergantian kekuasaan di luar pemilu.
Sultan Abdullah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia berharap penunjukan Ismail akan mengakhiri gejolak politik negara itu. Oleh karena itu dia mendesak anggota parlemen untuk mengesampingkan perbedaan politik mereka dan bersatu untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang terus memburuk.
Muhyiddin Yassin (kiri) saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu, (24/4/2021)./Antara/Biro Pers Sekretariat Presiden-Rusman
“Penunjukan Ismail memang tidak terduga. Dengan ini, UMNO sekarang kembali ke kursi kekuasaan,” kata James Chin, pakar politik dari Asia dari University of Tasmania Australia seperti dikutip Aljazeera.com, Sabtu (21/8/2021).
Sebanyak 114 suara dukungan untuk Ismail telah melebihi ambang batas 111 yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas sederhana di parlemen. Angka itu beda tipis dengan dukungan yang dimiliki dan tidak dapat dipertahankan Muhyiddin, yakni sekitar 108 suara.
Kursi Panas Ismail Sabri
Ismail berasal dari UMNO, partai besar dalam aliansi politik Malayasia, namun masih membutuhkan koalisi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin untuk mendapatkan dukungan yang cukup untuk memimpin.
Hanya saja, meski memenangkan mayoritas kursi di parlemen, kekuasaan yang diduduki Ismail bukan tidak berisiko untuk dijatuhkan di kemudian hari. Politisi berusia 61 tahun itu akan berhadapan dengan sebagian warga Malaysia yang marah karena dia bagian dari pemerintahan yang dinilai gagal dalam menangani pandemi Covid-19.
Sedikitnya 340.000 warga Malaysia melayangkan petisi online melalui tanda tangan yang dikirimkan ke pemerintah sejauh ini. Banyak yang percaya penunjukan Ismail akan memulihkan status quo yang dianggap gagal terhadap pandemi yang kian memburuk.
Malaysia memiliki salah satu tingkat kasus dan kematian per kapita tertinggi di dunia, meskipun keadaan darurat tujuh bulan dan penguncian sejak Juni telah dilakukan. Jumlah kasus baru harian meningkat lebih dari dua kali lipat sejak Juni hingga mencapai rekor baru 23.564 pada Jumat lalu.
Ismail Sabri Yaakob./Istimewa
Bayangkan kini Malaysia mencatat lebih dari 1,5 juta kasus. Sedangkan angka kematian telah melonjak hingga di atas 13.000 jiwa dengan jumlah penduduk sekitar 33 juta jiwa.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga telah mengkritik badan-badan keamanan di bawah pengawasan Ismail. Pasalnya, badan tersebut memenjarakan dan mendeportasi ribuan migran dan pengungsi yang tidak berdokumen dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus.
Tidak hanya soal kasus Covid-19, Ismail juga akan menghadapi koalisi yang tidak stabil mengingat mayoritas sederhana dan potensi perpecahannya di dalam UMNO, kata Oh Ei Sun, seorang pakar politik dari Institut Urusan Internasional Singapura.
“Masih banyak yang tidak menyukainya [di UMNO] karena mereka berpikir bahwa dia mengkhianati partai dan dengan mengkhianati partai, dia merebut posisi puncak,” kata Oh.
Selain itu, beberapa politisi UMNO menghadapi tuduhan korupsi, termasuk Presiden Ahmad Zahid Hamidi dan mantan Perdana Menteri Najib Razak. Najib dihukum tahun lalu atas skandal korupsi miliaran dolar uang negara dalam kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Hal itu bukan tidak mungkin akan turut memengaruhi kepercayan publik pada Ismail kalau tidak mau disebut akan mengulangi sejarah seperti yang dialami Muhyiddin dan Mahathir.
Dengan segala dinamika politik tersebut, kini mucul pertanyaan apakah UMNO akan bisa kembali bangkit dan mendapat kepercayaan publik Malaysia. Kita tunggu saja episode politik berikutnya!