Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Filep Wamafma mengatakan pemerintah harus membuka mata terkait masalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Manokwari.
Dia pun meminta pemerintah Provinsi Papua Barat dan para perwakilan rakyat di daerah untuk melakukan langkah-langkah nyata segera dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat Asli Papua.
“Apa yang dialami oleh TKBM di Manokwari adalah masalah yang sangat serius. Saya berharap ada solusi dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah di daerah baik DPR provinsi, MRPB dan juga DPR kabupaten/kota. Demikian juga dari eksekutif, pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Manokwari,” ujar Filep lewat keterangan resminya, Rabu (18/8/21).
Menurutnya, persoalan tenaga kerja di bumi Kasuari ini adalah salah satu dari sekian di tanah Papua. Dia menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otonomi Khusus (Otsus) harus mencantumkan secara jelas dan tegas agar tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) tidak termarginalkan dari lapangan pekerjaan di negerinya sendiri.
“Saya berharap bahwa enyusunan RPP baik konsep dari pemerintah maupun DPR dapat melihat secara jeli tentang masalah ketenagakerjaan. Sehingga ke depan berlakunya Undang-Undang Otsus Papua tetap menempatkan Orang Asli Papua sebagai tuan rumah di tanahnya dalam segala hal termasuk dalam bidang ketenagakerjaan,” katanya.
Sebagai senator, Filep juga akan berupaya menyuarakan persoalan ketenagakerjaan di Tanah Papua kepada pemerintah pusat berikut kementerian terkait.
Baca Juga
Dia berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat Asli Papua yang kesulitan mencari pekerjaan dan mendapat penghidupan dan kesejahteraan yang layak sebagaimana amanat UUD 1945.
“Sebagai Senator kita akan memperjuangkan itu di Senayan sehingga Menteri Tenaga Kerja dapat memahami implementasi Otonomi Khusus di bidang ketenagakerjaan untuk diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja orang asli Papua yang menangis karena sulit mendapat pekerjaan di negerinya sendiri. Apapun kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan daerah, orang asli Papua harus menjadi prioritas di tanahnya sendiri,” jelasnya.
