Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan memahami adanya keterlambatan pelaporan, baik untuk kasus-kasus terkonfirmasi, kasus-kasus sembuh, maupun kasus-kasus meninggal, khususnya akibat peningkatan kasus dua bulan terakhir.
Saat ini, masih lebih dari 50.000 kasus belum terupdate status akhirnya.
“Kementerian Kesehatan mendukung pemerintah daerah untuk menyelesaikan updating kasus ini dalam waktu sesingkat singkatnya, agar sesegera mungkin kita dapat menyajikan data yang lebih akurat dan tepat waktu,” ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, mengutip keterangan KPCPEN, Minggu (15/8/2021).
Nadia menegaskan, angka kematian tidak dihilangkan dari laporan harian yang disampaikan kepada publik setiap harinya. Saat ini komponen angka kematian sedang dilakukan perbaikan untuk kita dapat menentukan level PPKM lebih tepat.
Nadia pun memastikan, pihaknya tetap berkomitmen tinggi terhadap transparansi data dan untuk melakukan perbaikan terus menerus terhadap kualitas data nasional.
Nadia juga menyampaikan, secara nasional, terjadi penurunan kasus konfirmasi sebanyak 18 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya.
Akan tetapi terdapat varian di setiap provinsi. Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Gorontalo, dan Bangka Belitung mencatatkan peningkatan kasus lebih dari 20 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya.
Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sangat mempengaruhi tren penambahan kasus secara nasional.
Terkait testing rate dan positivity rate, menurut Nadia, merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan. Positivity rate hanya dapat diinterpretasikan jika target tes yang menunjukkan bahwa surveilans adekuat mencapai target minimal 1 orang per 1.000 penduduk per pekan.
Secara nasional testing rate saat ini adalah 3,53 per 1000 penduduk per pekan dengan positivity rate mingguan sebesar 23,6 persen walau tren positivity rate terus menurun dari awal Juli di 30,1 persen, dan saat ini menurun hingga 22,5 persen.
Nadia memaparkan, adapun provinsi yang belum mencapai target testing tersebut yaitu Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku. Untuk itu, pihaknya terus menggalakkan pelacakan kontak erat, karena itu merupakan kunci untuk menemukan kasus lebih awal, agar segera diisolasi/karantina sehingga tidak menyebar dengan terus melibatkan semua pihak, terutama TNI dan Polri, jumlah kontak erat yang dilacak semakin meningkat.
Pemerintah juga terus mengupayakan tracing ditingkatkan dengan memperbaiki sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan.
“Diharapkan semua daerah dapat meningkatkan dan mempertahankan testing terutama untuk kasus-kasus suspek dan kontak erat yang ditemukan,” ujarnya.
