AS Ingatkan PBB Risiko Global Konflik Laut China Selatan

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa konflik di wilayah Laut China Selatan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan dan perdagangan.

Pernyataan tersebut spontan memicu teguran keras dari pemerintahan China yang menyebut AS sebagai sumber konflik global.

Laut China Selatan telah menjadi salah satu dari banyak titik nyala dalam hubungan yang sulit antara China dan Amerika Serikat setelah Washington menolak klaim teritorial China karena melanggar hukum di perairan yang kaya sumber daya itu.

"Konflik di Laut China Selatan, atau di lautan mana pun, akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan dan perdagangan," kata Blinken dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang keamanan maritim. Dia menambahkan bahwa ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan tersebut maka hal itu akan memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana.

Sedangkan China mengklaim wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Filipina. Nilai perdagangan melewati jalur tersebut mencapai triliunan setiap tahun selain  merupakan daerah penangkapan ikan dan ladang gas yang kaya.

"Kami telah melihat pertemuan berbahaya antara kapal di laut dan tindakan provokatif untuk memajukan klaim maritim yang melanggar hukum," kata Blinken seperti dikutip  ChannelNewsAsia.com, Selasa (10/8). Dia  menambahkan bahwa Washington prihatin dengan tindakan yang "mengintimidasi dan menggertak negara lain agar tidak mengakses sumber daya laut mereka secara sah".

Sementara itu, Wakil Duta Besar China untuk PBB Dai Bing mengingatkan Amerika Serikat "untuk tidak tidak menimbulkan masalah karena secara sewenang-wenang mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke Laut China Selatan sebagai provokasi dan secara terbuka mencoba untuk mengganggu negara-negara regional.

"Negara ini (AS) sendiri telah menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan," kata Dai.

Blinken mengatakan  bahwa  merupakan tanggung jawab semua negara, bukan hanya negara pengklaim pulau dan perairan Laut China Selatan, untuk mempertahankan aturan yang telah mereka semua setujui untuk menyelesaikan sengketa maritim secara damai.