Bisnis.com, JAKARTA - Nama Luhut menjadi salah satu topik yang tren atau trending topic di Twitter setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas.
Luhut dikenal sebagai sosok kepercayaan Presiden untuk sejumlah jabatan. Sebelumnya, Luhut juga dipercayakan Jokowi sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas kembali memantik perhatian publik. Dia dianggap sebagai sosok yang sering diandalkan Jokowi.
Penyanyi Tompi turut berkomentar terkait jabatan baru yang diberikan kepada LBP. Dia menantang Lohot untuk berani menolak permintaan Presiden di luar tugasnya.
"Pak Luhut harus berani nolak permintaan presiden kalau sudah kebanyakan job desk pak. Ngurusin Covid-19 saja dah bikin capek banget kan?" tulisnya di Twitter, Senin (9/8/2021).
Pak Luhut harus berani nolak permintaan presiden kl dah kebanykan job desk pak. Ngurusin covid aja dah bikin capek banget kan? Sy aja mau minta beliau jadi cameo di Film “SELESAI” gak jadi. Kasian. Eh, dah mau tayang tuh film di @BioskoponlineID ntar tgl 13 agustus ? https://t.co/vtRyJTK4UC
— dr tompi spBP (@dr_tompi) August 8, 2021
Warganet lainnya juga menyampaikan bal serupa. Bahkan mereka menanyakan apakah memang Luhut mampu menangani banyak jabatan yang dibebankan kepadanya.
Baca Juga
"Pak Luhut kerjaannya banyak amat, emang ke handle semua pak?" tanya @fitrrr.
"Kasian Pak Luhut terus yang ditunjuk, banyak banget tugasnya," kata @vinotvin. "Alhamdulillah pak luhut dapat rezeki lagi," canda @firmansyahhimank.
Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) No 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas. Selain Luhut Binsar Panjaitan, sejumlah pejabat diberikan mandat menjadi Dewan Pengarah.
Presiden menetapkan sejumlah nama untuk menjabat sebagai pengurus. Seluruhnya berada di jajaran Kabinet Indonesia - Maju.
Pertama, Ketua Dewan Pengarah diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan.
Kemudian Wakil Ketua dipercayakan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Harian I Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Ketua Harian II yaitu Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.
