Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya segera disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.
Hal ini disampaikan Siti setelah mendengar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) La Nyala Mataliti dan Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Moeldoko sudah mendapatkan suntikan Vaksin Nusantara.
"Para pemimpin lembaga negara sudah diberi Vaksin Nusantara, sebaiknya Presiden Jokowi juga segera diberikan Vaksin Nusantara. Sebagai kepala. negara dan kepala pemerintahan, pak Jokowi seharus segera menjadi prioritas," kata Siti Fadilah dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).
Selain Presiden, Siti Fadilah menilai sebaiknya semua pejabat tinggi mulai dari kalangan menteri, Panglima TNI, dan Kapolri harusnya segera menyusul menerima Vaksin Nusantara.
"Karena sebagai pembantu andalan Presiden, mereka tidak cukup terlindungi dari mutasi virus seperti Delta kalau hanya mengandalkan vaksin konvensional," ujarnya.
Siti Fadilah mengatakan Presiden Jokowi dan jajarannya sebaiknya disuntik vaksin Nusantara karena vaksin konvensional yang pernah diberikan kepada Presiden adalah produk awal yang kemungkinan besar sudah tidak bisa menghadapi berbagai virus Corona yang bermutasi terus.
"Jangan sampai terlambat. Karena sudah terlalu banyak kasus walaupun sudah divaksin Sinovac seperti pak Jokowi, seseorang tetap bisa terpapar Covid-19 yang saat ini terus bermutasi. Seperti varian Delta yang sangat cepat menyebar diberbagai negara termasuk di Indonesia," jelas Siti yang juga merupakan Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini.
Vaksin Nusantara yang dipelopori oleh Dokter Terawan menurut Siti Fadilah sudah membuktikan keampuhannya sampai tahap uji klinis fase 2 dan akan segera masuk fase 3.
"Oleh karena itu, Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu seharusnya segera dilindungi dengan vaksin nusantara untuk menutupi kelemahan vaksin konvensional," ujarnya.
Dalam keadaan darurat saat ini, aspek manfaat menurutnya lebih penting dari semua syarat birokrasi penelitian seperti yang disyaratkan BPOM dan beberapa orang ahli.
"Dengan hasil uji klinis 1 dan 2 yang memuaskan, pemberian vaksin nusantara pada Presiden Jokowi tidak perlu menunggu sampai selesai fase 3. Karena varian delta menyebar lebih cepat dan bisa menyasar siapa saja," ungkapnya.
