Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan tiga peraturan terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Ketiga regulasi tersebut dituangkan dalam Inmendagri No 24, 25 dan 26 Tahun 2021. Regulasi ini ditandatangani Tito pada 25 Juli 2021.
"Substansinya dibuat oleh tim bersama oleh dari kantor Kemenko Marinves, kemudian Kemenko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Kasatgas Covid-19,” kata Tito saat konferensi pers virtual, Senin (26/07/2021).
Inmendagri No.24/2021 berisi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
Aturan ini meliputi ada 95 kabupaten/kota yang masuk dalam situasi pandemi Level 4 dan 33 daerah tingkat 2 yang masuk dalam Level 3.
Sejumlah penyesuaian dijabarkan pada aturan baru ini. Salah satunya mengenai sektor usaha mikro dan kecil. Tito mengungkapkan, pemerintah memperbolehkan para pelaku usaha tersebut untuk beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan.
“Kita tahu bahwa UMKM cukup terdampak, maka kegiatan-kegiatan UKM-UKM seperti tukang cukur, kaki lima, pedagang asongan, sebetulnya dari dulu juga tidak pernah kita larang, tapi kita tegaskan di sini dapat dilaksanakan dengan pengaturan oleh pemerintah daerah setempat masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.
Kemudian, Inmendagri No.25/2021 menjelaskan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Aturan ini ditetapkan untuk menekan laju penularan Covid-19 di beberapa daerah di luar Jawa-Bali yang mengalami peningkatan kasus cukup signifikan. Terdapat 45 kabupaten/kota yang menjadi cakupan dari Inmendagri 25/2021 ini.
“Ini untuk merespons, memitigasi adanya beberapa daerah di luar Jawa-Bali yang terjadi kenaikan. Kita tidak ingin terjadi pingpong, kita fokus di Jawa-Bali, [namun] kemudian di luar Jawa-Bali mengalami peningkatan,” ujarnya.
Terakhir, Inmendagri No.26/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
"Secara total kalau kita melihat jumlah daerah yang masuk dalam Level 3 ini sebanyak 276 kabupaten/kota. Sementara untuk yang masuk Level 2 itu adalah 65 kabupaten/kota,” terangnya.
Mendagri meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menetapkan peraturan pelaksana di daerah masing-masing.
Kepala daerah diharapkan segera melakukan langkah lanjutan mulai dari rapat koordinasi dengan Forkopimda dan mengeluarkan produk kebijakan baik dalam bentuk surat edaran, instruksi gubernur, bupati maupun wali kota.
Dia berharap tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala daerah dapat lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tanpa melampaui peraturan dalam Instruksi Mendagri yang berlaku secara nasional.
“Kemudian rapat Forkopimda ini perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi di level provinsi, level kabupaten/kota agar ada kesamaan tindak antara Polri dan TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan lain-lain,” imbuhnya.
Dia meminta kerja sama semua pihak termasuk nonpemerintah, tokoh masyarakat, ormas hingga OKP untuk membantu pelaksanaan aturan tersebut.
