Bisnis.com, JAKARTA - Langkah pemerintah yang memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 untuk periode 26 Juli – 2 Agustus 2021 diapresiasi dan didukung politisi dari partai Demokrat.
Wakil Ketua MPR dari fraksi Demokrat Syarief Hasan menjelaskan sedari awal, Partai Demokrat telah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa PKPM Darurat sebaiknya diperpanjang dan memprioritaskan sektor kesehatan, bahkan perlunya realokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemi, termasuk untuk insentif nakes, pelaksanaan vaksinasi, maupun bantuan sosial bagi warga dan UMKM.
Menuruntya,langkah perpanjangan PPKM adalah solusi terbaik menyikapi angka infeksi covid-19 yang tidak kunjung menurun signifikan.
“Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah yang utama. Jika rakyat sakit, ekonomi juga akan ikut sakit, serta secara luas akan membuat negara dalam keadaan yang tidak aman. Langkah perpanjangan PPKM ini telah menunjukkan pemerintah masih mendengarkan suara rakyat, meski seharusnya dilakukan sejak awal pandemi. Bagi Partai Demokrat, kebijakan yang memprioritaskan sektor kesehatan patut didukung, dan hal ini adalah sikap Partai Demokrat sedari awal Indonesia dihantam pandemi,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut, seperti dilansir laman resmi MPR, Senin (26/7/2021).
Syarief Hasan menilai perpanjangan PPKM Level 4 ini menjadi sinyal bahwa pemerintah masih mau menerima masukan dari masyarakat.
“Hal yang patut kita syukuri dari perpanjangan PPKM Level 4 ini adalah pemerintah masih mendengarkan aspirasi dari warganya khususnya yg di suarakan oleh Partai Demokrat bahwa pandemi ini adalah derita dan kerugian kita bersama khususnya bagi Rakyat dan tentunya kita harapkan segera berakhir. Untuk itu selama kebijakan Pemerintah berpihak kepada rakyat, Demokrat akan mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah tersebut,” kata Syarief.
Baca Juga
Di sisi lain, Syarief hasan juga menilai manajemen penanganan pandemi yang dirasa belum optimal, baik dari sisi pelaksanaan vaksinasi maupun penyaluran bantuan sosial.
Per 25 Juli 2021, jumlah warga yang tervaksin tahap 1 baru sekitar 44,46 juta jiwa, sedangkan yang telah selesai vaksin ke-2 adalah 17,9 juta jiwa.
"Ini berarti, jika warga tervaksin di tahap 1 dan 2 digabung, baru 29,95 persen warga yang tervaksin dari target 208,26 juta masyarakat Indonesia. Padahal kunci utama dalam mengakhiri pandemi adalah melakukan vaksinasi secepat dan sebanyak mungkin," jelasnya.
Sementara itu, dia menjelaskan hingga pertengahan Juli 2021, serapan anggaran penanganan pandemi juga masih rendah. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran kesehatan baru mencapai 25,2 persen atau Rp54,1 triliun dari pagu Rp214,95 triliun.
Sementara realisasi untuk perlindungan sosial hanya mencapai 43,8 persen atau Rp 82,22 triliun dari Rp187,84 yang dialokasikan. Bahkan, realisasi untuk dukungan UMKM dan korporasi tercatat hanya 32 persen, Rp51,53 triliun dari total Rp161,2 triliun.
"Hal ini patut menjadi catatan sebab pada tahun 2020, total realisasi anggaran penanganan pandemi hanya mencapai 83,4 persen," paparnya.
