Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ada Istilah Level dalam Penerapan PPKM, Ini Alasannya

Wilayah algomerasi penting ditangani secara sama, standar dan cara penanganannya, karena untuk mencegah efek pingpong.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto./Youtube Sekretariat Presiden RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto./Youtube Sekretariat Presiden RI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan perubahan istilah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM level 1-4.

Airlangga mengatakan penggunaan tersebut lantaran pemerintah mengikuti arahan dari World Health Organization yang menyarankan penggunaan level berdasarkan level transmisi dan kapasitas respons.

“Kita melihat dari segi level, level 4 menunjukkan situasi transmisi dan kapasitas respons belum memadai sehingga perlu diperbaiki,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Lebih lanjut, kriteria level 4 di antaranya konfirmasi kasus positif Covid-19 per 100.000 penduduk di atas 150 dan tingkat perawatan per 100.000 penduduk mencapai lebih dari 30.

“Tentu kita juga melihat kemampuan terbatas dari testing positivity rate, mendorong kontak tracing-nya, dan juga terkait bed occupancy rate, sehingga jika ada salah satu kriteria tersebut yang kena, maka kita masukkan ke level 4,” jelasnya.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan terus memonitor indikator tersebut berdasarkan data harian dan mingguan di Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, pemerintah akan mengkategorikan setiap kota berdasarkan levelnya.

Dia menambahkan, penggunaan istilah tersebut juga merupakan masukan dari para gubernur. “Para gubernur minta istilahnya diubah, demikian juga dari publik agar mendapat kejelasan kapan masuk level 1, level 2 , level 3, atau level 4”.

Dalam penggunaan level tersebut, pemerintah juga akan menetapkan target jumlah testing per hari di setiap daerah berdasarkan jumlah penduduk. Misalnya, jumlah target di Pontianak ditetapkan sebesar 1.412 per hari, Pekanbaru 1.658, dan di Sorong sebesar 196.

Menurut Airlangga, PPKM yang sudah diterapkan sejak awal tahun jauh lebih efektif dibandingkan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), baik dari sisi koordinasi pemerintah pusat dan daerah, juga lebih efektif dalam menangani pandemi berdasarkan wilayah algomerasi.

“Wilayah algomerasi penting ditangani secara sama, standar dan cara penanganannya, karena untuk mencegah efek pingpong,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper