Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wiku Sebut Relaksasi PPKM Harus Hati-Hati, Ini Alasan Pemerintah

Kebijakan gas dan rem yang selama ini dijalankan pemerintah dalam satu setengah tahun penanganan pandemi telah memicu kenaikan kasus Covid-19.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito / www.covid19.go.id
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito / www.covid19.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memberikan laporan terbaru terkait penanganan pandemi virus Corona di Tanah Air, Selasa (20/7/2021) sore.

Dia pun memerinci alasan kenapa relaksasi kebijakan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kebijakan gas dan rem yang selama ini dijalankan pemerintah dalam satu setengah tahun penanganan pandemi telah memicu kenaikan kasus Covid-19.

"Mengapa melakukan relaksasi kebijakan perlu kehati-hatian? Berkaca dari pengetatan dan relaksasi atau langkah gas-rem yang diambil pemerintah selama satu setengah tahun ini, ternyata langkah relaksasi yang tidak tepat dan tidak didukung oleh seluruh masyarakat dengan baik dapat memicu kenaikan kasus yang lebih tinggi," ujarnya dalam konferensi pers virtual.

Wiku menjelaskan Indonesia sudah melaksanakan tiga kali pengetatan dan relaksasi dengan terakhir ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang merupakan pengetatan yang keempat.

Menurutnya, mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama empat sampai delapan minggu. Efeknya, jelas dia, kasus Covid-19 melandai atau bahkan dapat menurun.

Namun, Wiku menegaskan kasus virus Corona kembali meningkat saat ada relaksasi selama 13 sampai dengan 20 minggu. Peningkatan kasus, jelasnya, bahkan mampu mencapai 14 kali lipat.

"Hal ini perlu menjadi refleksi penting pada pengetatan yang saat ini dilakukan pengetatan yang telah berjalan selama 2 minggu ini," ujarnya.

Wiku mengatakan PPKM Darurat sudah sudah menunjukkan hasilnya seperti mulai menurunnya bed occupancy rate (BOR) atau tingkat okupansi/keterisian tempat tidur di rumah sakit yang ada di provinsi, di pulau Jawa dan Bali.

"Serta mobilitas penduduk yang menunjukkan penurunan. Namun penambahan masih menjadi kendala yang kita hadapi," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper