Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PN Tipikor Makassar Sidangkan Kasus Nurdin Abdullah Kamis Pekan Depan

Nurdin Abdullah diduga menerima suap senilai 150.000 dolar Singapura dan duit senilai Rp2,5 miliar yang diterima melalui anak buahnya, Edy Rahmat.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan barang bukti uang sekitar dua miliar rupiah./Antararn
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan barang bukti uang sekitar dua miliar rupiah./Antararn

Bisnis.com, JAKARTA -- Sidang perdana dugaan suap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah, segera berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar pada Kamis (22/7/2021).

Seperti diketahui, KPK telah mendaftarkan perkara dugaan suap Nurdin Abdullah pada hari, Senin (12/7/2021). Perkara itu telah terdaftar di PN Makassar dengan nomor registrasi 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

Dikutip dari laman resmi PN Makassar, Nurdin Abdullah diduga menerima suap senilai 150.000 dolar Singapura dan duit senilai Rp2,5 miliar yang diterima melalui anak buahnya, Edy Rahmat.

Uang itu diduga berasal dari Agung Sucipto. Agung Sucipto merupakan pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba. Kuat dugaan pemberian uang tersebut, terkait dengan lelang proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021.

“Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme,” demikian dikutip dari laman resmi PN Makassar, Selasa (13/7/2021).

Adapun, Nurdin akan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No.3/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, Nurdin juga didakwa telah menerima gratifikasi senilai Rp6,58 miliar dan 200.000 dolar Singapura.

Dengan demikian, Nurdin Abdullah akan dikenakan Pasal 12 B UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper