Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PN Tipikor Makassar Sidangkan Kasus Nurdin Abdullah Kamis Pekan Depan

Nurdin Abdullah diduga menerima suap senilai 150.000 dolar Singapura dan duit senilai Rp2,5 miliar yang diterima melalui anak buahnya, Edy Rahmat.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 16 Juli 2021  |  11:44 WIB
PN Tipikor Makassar Sidangkan Kasus Nurdin Abdullah Kamis Pekan Depan
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan barang bukti uang sekitar dua miliar rupiah. - Antara\\r\\n
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Sidang perdana dugaan suap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah, segera berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar pada Kamis (22/7/2021).

Seperti diketahui, KPK telah mendaftarkan perkara dugaan suap Nurdin Abdullah pada hari, Senin (12/7/2021). Perkara itu telah terdaftar di PN Makassar dengan nomor registrasi 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks.

Dikutip dari laman resmi PN Makassar, Nurdin Abdullah diduga menerima suap senilai 150.000 dolar Singapura dan duit senilai Rp2,5 miliar yang diterima melalui anak buahnya, Edy Rahmat.

Uang itu diduga berasal dari Agung Sucipto. Agung Sucipto merupakan pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba. Kuat dugaan pemberian uang tersebut, terkait dengan lelang proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021.

“Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme,” demikian dikutip dari laman resmi PN Makassar, Selasa (13/7/2021).

Adapun, Nurdin akan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No.3/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, Nurdin juga didakwa telah menerima gratifikasi senilai Rp6,58 miliar dan 200.000 dolar Singapura.

Dengan demikian, Nurdin Abdullah akan dikenakan Pasal 12 B UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi makassar Nurdin Abdullah
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top