Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kesehatan Dunia atau WHO ternyata sempat melontarkan kritik terhadap program Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar di Indonesia yang semula akan disalurkan oleh PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).
Seperti dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7/2021), WHO menyatakan vaksin berbayar di tengah pandemi Covid-19 bisa menimbulkan masalah etika.
Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr Ann Lindstrand mengatakan setiap warga negara memiliki kemungkinan dan akses yang sama untuk mendapatkan vaksin Covid-19. "Dibutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan," kata Lindstrand seperti dilansir dari Tempo.co, Jumat (16/7/2021).
Dia melanjutkan ada dosis vaksin Covid-19 dari COVAX yang disampaikan melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, atau organisasi lainnya.
Negara yang mengikuti program COVAX memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX.
"Jadi dananya tak terlalu banyak, yang penting adalah setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin terlepas dari masalah keuangan," ujar Lindstrand.
Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Dr Mike Ryan menambahkan Indonesia sedang mengalami fase peningkatan penularan yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir.
"Faktanya di Asia Tenggara tingkat kematian harian di Indonesia hampir melebihi India, kami melihat peningkatan kasus sebesar 44 persen selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen," katanya.
Jadi, ujar Ryan, Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit. Peningkatan kasus didorong oleh varian delta sehingga menyebabkan jumlah kematian yang tinggi setiap hari.
"Banyak dari kematian itu terjadi pada orang yang rentan, pada orang yang lebih tua, pada orang dengan kondisi yang mendasari," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini, yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono dalam keterangan resmi, Jumat (16/7/2021).
