iBisnis.com, JAKARTA - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menolak ide vaksinasi Gotong Royong individu berbayar. Pasalnya, vaksinasi dalam keadaan krisis menjadi amanat konstitusi.
Hal ini disampaikannya di acara Podcast Ruang Tamu yang bertajuk “Pantaskah Vaksin Diperjualbelikan?” langsung melalui kanal YouTube Holopis Channel, Kamis (15/7/2021).
“Jangankan pandemi [Covid-19] sebesar ini. Katakanlah wabah demam berdarah, itu sudah ada vaksin, nggak boleh dijual itu [vaksin],” kata Dicky.
Dicky melanjutkan bahwa vaksin harus disediakan penuh oleh pemerintah, tanpa harus masyarakat membayarnya. Bukan hanya vaksin, sambungnya, perawatan pasien di situasi seperti itu juga harus ditanggung oleh pemerintah.
Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Menurutnya, kebijakan vaksin berbayar muncul sebab secara strategi kesehatan publik, langkah itu yang harus dilakukan untuk keluar dari situasi krisis.
Baca Juga
“Keberhasilan vaksinasi kan [dinilai] dalam cakupan. Kalau cakupan mau banyak, enggak bisa bayar. Enggak ada yang berbayar [vaksinasi],” ujarnya.
Dicky memberi contoh pemerintah Singapura yang mengambil kebijakan vaksin berbayar untuk vaksin Sinovac.
Padahal, pemerintah Singapura mengunakan vaksin yang lebih tinggi efikasinya, yaitu Pfizer-BioNTech, untuk program vaksinasi nasional.
“Jadi ketika pemerintah Singapura menempatkan Sinovac membayar, maksudnya supaya masyarakat [Singapura] tidak mengambil Sinovac,” jelasnya.
Dicky mengatakan bahwa penempatan vaksin berbayar yang dilakukan Singapura memiliki tujuan yang berbeda, baik itu konsep ataupun konteks.
Menurutnya, pemerintah Singapura tetap mengarahkan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi massal.
"Padahal, kalau bicara harga, harga normal Pfizer lebih mahal dibandingkan Sinovac,” ungkapnya.
Dicky melanjutkan ketika pemerintah Singapura menetapkan kebijakan vaksin berbayar agar masyarakat memilih jenis vaksin yang memiliki efikasi tinggi, yaitu m-RNA khususnya Pfizer.
Selain itu, Dicky juga meminta agar pemerintah terbuka soal keuangan dalam menangani pandemi Covid-19. Pasalnya, dengan terbukanya pemerintah soal keuangan, pemerintah dapat membantu pihak swasta untuk membayarkan vaksin.
“Kalau pemerintah memang terbatas kemampuan keuangannya, bantu saja pihak swasta atau siapapun itu langsung ke pemerintah membayari vaksin. Tapi jangan dibiarkan masyarakat bayar. Intinya masyarakat enggak boleh diarahkan untuk akhirnya harus bayar,” jelasnya.
.jpg?w=300&h=221)
