Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Komisi Pemilu Militer Myanmar Klaim Ada Penipuan Massal di Pilpres 2020

Komisi Pemilihan Umum memaparkan temuan tersebut selama konferensi pers di ibu kota Naypyidaw setelah penyelidikan selama berbulan-bulan terhadap pemilihan 2020.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 12 Juli 2021  |  15:23 WIB
Ilustrasi - Personel militer dengan kendaraan tempur tank berjaga di Ibu Kota Naypritaw, Myanmar./Antara - Reuters/Stringer
Ilustrasi - Personel militer dengan kendaraan tempur tank berjaga di Ibu Kota Naypritaw, Myanmar./Antara - Reuters/Stringer

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi pemilihan yang ditunjuk militer Myanmar pada Senin mengklaim adanya penipuan massal dalam pemilihan umum pada tahun lalu dengan mengatakan hampir sepertiga dari surat suara dimanipulasi.

Dilansir dari Bloomberg pada Senin (12/7/2021), Komisi Pemilihan Umum memaparkan temuan tersebut selama konferensi pers di ibu kota Naypyidaw setelah penyelidikan selama berbulan-bulan terhadap pemilihan 2020, yang digunakan militer sebagai dasar untuk menggulingkan pemerintah sipil dalam kudeta pada 1 Februari.

Komisioner Khin Maung Oo mengatakan hasil penyelidikan menunjukkan adanya lebih dari 11,3 juta suara yang curang. Dia mengatakan adanya sejumlah ketidakwajaran dalam pemilu lalu dan menyebut komisi yang lalu mengesahkan jejak pendapat yang melanggar hukum.

“Kami telah menemukan bahwa NLD memanfaatkan peraturan Covid-19 dan kekuatan administratifnya sehingga hanya partai mereka yang memenangkan pemilihan umum,” kata Khin Maung Oo.

Seperti diketahui, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu pada 8 November yang juga telah dianggap kredibel oleh pengamat internasional.

Komisi tersebut mengatakan pada Mei bahwa partai Suu Kyi akan dibubarkan atas tuduhan penipuan dan para pemimpinnya dituntut sebagai pengkhianat.

Militer juga berjanji untuk mengadakan pemilihan baru menyusul keadaan darurat yang bisa berlangsung selama dua tahun.

Sejak saat itu Suu Kyi bersumpah bahwa partai pro demokrasinya akan terus melanjutkan perjuangannya meskipun dia dijatuhi sejumlah pidana, termasuk korupsi dan melanggar Undang-undang Rahasia.

Sementara itu, juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan bahwa pihaknya telah sepakat dengan Rusia untuk memproduksi vaksin Covid-19 di Myanmar dengan target 5 juta per tahun. Namun, belum ada informasi lebih lanjut soal ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

myanmar kudeta kudeta militer

Sumber : Bloomberg

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top