Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menetapkan rencana terakhir untuk pelonggaran penguncian Covid-19, termasuk penghapusan aturan jarak sosial dan penggunaan masker selain tidak lagi menyarankan bekerja dari rumah.
Johnson memperkirakan pencabutan pembatasan akan dilanjutkan pada 19 Juli 2021. Menurutnya, keputusan akhir akan diumumkan pada 12 Juli.
Beberapa pengumuman terkait kebijakan pendidikan dan perjalanan, akan diumumkan akhir pekan ini.
Menurutnya, peraturan yang mewajibkan penggunaan masker wajah akan dicabut. Pemerintah akan terus merekomendasikan keadaan tertentu, di mana masker dapat dikenakan, tetapi akan menjadi pilihan pribadi.
Sedangkan, penyedia transportasi masih dapat memilih untuk tetap menggunakan masker, jika mereka memutuskan untuk melakukannya.
Terkait jarak sosial, tidak akan ada batasan berapa banyak orang yang dapat bertemu secara sosial, atau di mana mereka dapat bertemu.
Hal ini berlaku untuk pernikahan, pemakaman, dan acara sosial lainnya. Begitu juga dengan rumah perawatan, meskipun langkah-langkah pengendalian infeksi yang ditingkatkan akan berlaku.
“Tidak akan ada aturan lebih lanjut yang mendikte orang untuk menjaga jarak setidaknya satu meter,” ujarnya seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (6/7/2021).
Sedangkan, untuk perhotelan, tidak akan ada batasan kapasitas atau persyaratan untuk menyediakan layanan meja. Klub malam dan bisnis lain yang sebelumnya ditutup secara paksa, sekarang dapat dibuka.
Pada bagian lain, pemerintah akan bekerja sama dengan industri transportasi untuk mengizinkan individu yang divaksinasi penuh masuk ke negara itu dengan syarat berstatus daftar kuning tanpa karantina.
Sedangkan, untuk mempercepat peluncuran vaksin, interval pemberian dosis untuk mereka yang berusia di bawah 40 tahun akan dikurangi menjadi delapan dari 12 minggu.
Sistem pemeriksaan kesehatan untuk mereka yang memiliki gejala Covid-19 akan terus berlanjut. Tes tanpa gejala gratis akan tersedia hingga September.
Sedangkan, isolasi Isolasi mandiri tetap menjadi persyaratan hukum setelah dinyatakan positif Covid-19 atau ketika diinstruksikan oleh pihak pemeriksa kesehatan dan penelusuran pemerintah.
