Simak Beda Lockdown dengan PPKM Darurat

PPKM darurat merupakan istilah lain dari pembatasan dengan cakupan daerah lebih luas yang masih memungkinkan masyarakatnya untuk beraktivitas secara terbatas di luar ruangan.

Newswire - Bisnis.com

Rabu, 30 Juni 2021 | 14:54

Warga antre saat mengikuti program vaksinasi Covid-19 keliling yang diadakan oleh Polda Metro Jaya di kawasan Kemang, Jakarta, Selasa (29/6/2021)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia.

Lantas, apa perbedaan PPKM Ddrurat dengan lockdown?

Tidak seperti PPKM mikro yang aturan dasarnya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021, PPKM darurat belum mempunyai aturan yang melandasi.

Namun, kebijakan ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan skala yang lebih besar ketimbang PPKM mikro, persis seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Indonesia tidak pernah memberlakukan lockdown meskipun sudah diatur dalam Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Indonesia hanya melakukan pembatasan-pembatasan di berbagai daerah baik dengan PPKM mikro maupun PSBB.

Baca Juga

Dengan demikian, PPKM darurat merupakan istilah lain dari pembatasan dengan cakupan daerah lebih luas yang masih memungkinkan masyarakatnya untuk beraktivitas secara terbatas di luar ruangan.

PPKM darurat bukanlah lockdown, melainkan pembatasan di berbagai sektor.

PPKM darurat menekan jam produktif di berbagai tempat kegiatan ekonomi, mengatur mobilisasi masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi.

PPKM darurat tidak dapat disamakan dengan lockdown, karena pemerintah masih memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan luar daerah dengan syarat sudah divaksinasi dan menyertakan hasil swab PCR.

Lockdown akan menghambat perekonomian, tetapi juga akan memperlambat laju penularan Covid-19. Namun, pemerintah sepertinya mempunyai pertimbangan sendiri dengan diadakannya PPKM darurat.

11 Sektor

Dalam rapat koordinasi terbatas yang membahas mengenai evaluasi dan perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro darurat, pemerintah menetapkan ketentuan bagi beberapa sektor.

Berikut ketentuan yang telah ditetapkan dan wajib dipatuhi bagi beberapa sektor tersebut:

1. Perkantoran

- Perkantoran berlokasi di zona merah atau oranye wajib melakukan WFH dengan kapasitas 75 persen dan WFO 25 persen.

- Perkantoran berlokasi di zona lainnya melakukan WFH dengan kapasitas 50 persen dan WFO 50 persen

- Pelaksanaan WFH dan WFO wajib menerapkan protokol kesehatan, pengaturan waktu kerja secara bergantian, tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain, pemberlakuan dikembalikan pada peraturan daerah masing-masing.

2. Kegiatan Belajar Mengajar

- Apabila berlokasi di zona merah dan oranye wajib melakukan pembelajaran secara daring.

- Apabila berlokasi di zona lainnya dapat menyesuaikan pengaturan Kemendikbudristek.

3. Kegiatan Sektor Esensial

- Tidak ada perubahan dari sebelumnya, dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang ketat.

4. Kegiatan Makan dan Minum di Tempat Umum

- Makan dan minum di tempat, paling banyak 25 persen kapasitas.

- Adanya pembatasan jam operasional hanya sampai pukul 17.00 WIB.

- Layanan pesan antar atau dibawa pulang jam operasional sampai pukul 20.00 WIB.

- Restoran yang hanya menerima layanan pesan antar dapat beroperasi 24 jam.

5. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan

- Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB.