Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak ditahan hingga akhir tahun. Pemerintah mendapati adanya kecenderungan belanja Pemda yang baru direalisasikan saat akhir tahun.
Dia menuturkan, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penangangan pandemi Covid-19.
“Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” kata Mendagri dalam keterangan resmi, Senin (14/6/2021).
Belanja pemerintah, imbuhnya, menjadi belanja utama untuk membantu ekonomi baik di pusat maupun daerah. Selain itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut bergulir dalam pergerakan ekonomi.
Menurutnya, selama ini ada kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan di akhir tahun. Sebab itu, dia meminta kebiasaan tersebut diubah pada masa pandemi, untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.
“Kalau itu dilakukan, skenario itu [belanja akhir tahun], maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” ujarnya.
Kemendagri mencatat realisasi belanja kabupaten kota hingga 11 Juni terbilang rendah. Realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen.
Perinciannya, realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten kota sebesar 23,22 persen. Padahal menurutnya, secara ideal pada pertengahan tahun, realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40 hingga 50 persen.
“Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
