Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PSI Tolak Delik Penghinaan Presiden dan Anggota DPR Masuk Revisi KUHP

PSI menilai masuknya delik penghinaan presiden dan anggota DPR dalam revisi KUHP tersebut mencederai esensi demokrasi yakni kebebasan berpendapat.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 09 Juni 2021  |  00:15 WIB
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany - Instagram/@tsamaradki
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany - Instagram/@tsamaradki

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyesalkan masuknya delik penghinaan presiden dan anggota DPR dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dia pun menegaskan bahwa PSI menolak masuknya delik penghinaan presiden dan anggota DPR dalam revisi KUHP tersebut. Pasalnya, pihaknya menilai delik penghinaan tersebut mencederai esensi demokrasi yakni kebebasan berpendapat.

“Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” kata Tsamara, Selasa (8/6/2021) seperti dilansir laman resmi PSI.

Tsamara mangatakan PSI tidak melihat relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan di era demokrasi saat ini. Indonesia dinilai akan mundur puluhan tahun jika menerapkannya.

“Kalau dalam konteks pasal penghinaan Presiden, Pak Jokowi dari dulu biasa dihina dan difitnah, tapi beliau selalu menjawab dengan kerja. Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara," ujar Tsamara.

Hal serupa, jelas dia, seharusnya juga dilakukan DPR. Bila ada yang mengkritik, sebutnya, DPR seharusnya menjawabnya dengan perbaikan kinerja. Lebih jauh, kata Tsamara, sebaiknya DPR mengkaji ulang dan menghapus pasal-pasal ini dari RUU KUHP.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam draft RUU KUHP terbaru. Penghinaan terhadap presiden dan wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara.

Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara. Sementara itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara. PSI pun mengkritik munculnya pasal tersebut di RKUHP.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ruu kuhp partai solidaritas indonesia
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top