Bisnis.com, JAKARTA - Isu Laut Tiongkok Selatan atau Laut China Selatan menjadi ujian terpenting dalam kemitraan antara Tiongkok dan Asean.
Sementara itu terkait isu Indo Pasifik, dinamika geopolitik yang berkembang mengharuskan semua pihak menjaga kawasan agar tetap stabil, damai dan sejahtera.
Demikian disampaikan Menteri Luar Negri Retno Marsudi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (7/6/2021) petang.
"Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kebiasaan untuk berdialog dan bukan persaingan (rivalry), terus membangun kepercayaan strategis, dan bukan justru menciptakan defisit kepercayaan, dan membangun kerja sama konkret yang saling menguntungkan atau win-win dan bukan zero-sum
game, sejalan dengan Asean Outlook on the Indo-Pacific," ujar Menlu.
Hal itu, menurut Menlu Retno, ia sampaikan dalam pertemuan khusus para Menlu Asean dengan Menlu
RRT.
Pertemuan Khusus para Menlu Asean dengan Menlu RRT itu dilangsungkan secara fisik di Chongqing, China. Kegiatan itu merupakan pertemuan fisik pertama Menlu Asean - RRT sejak Februari 2020.
Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan 30 tahun hubungan kemitraan antara Asean dan Republik Rakyat Tiongkok.
RRT, ujar Menlu Retno, merupakan salah satu mitra strategis dan salah satu mitra terpenting Asean.
Terkait, isu Laut Tiongkok Selatan, Menlu Retno menekankan bahwa kemampuan kedua pihak mengelola Laut Tiongkok Selatan akan menjadi ujian bagi hubungan Asean - RRT.
"Asean dan RRT harus segera melanjutkan pembahasan Code of Conduct yang kemajuannya saat ini sangat lambat. Kita berharap perundingan ini cepat selesai dengan hasil yang efektif dan substantif," ujar Menlu Retno.
Ia menambahkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan negosiasi Code of Conduct di Jakarta dalam waktu dekat.
"Indonesia juga mendorong agar semua pihak terus mematuhi pelaksanaan Declaration of Conduct (DOC) termasuk menahan diri (self restraint). Saya mengulangi kembali bahwa kemampuan kita mengelola Laut China Selatan akan dapat memperkuat kemitraan kita yang setara, saling menguntungkan dan sangat diperlukan bagi perdamaian dan stabilitas global, dan semua harus dilakukan sesuai dengan UNCLOS 1982," ujar Menlu Retno.
