Bisnis.com, JAKARTA--Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Recapital Asset Management Ferry Panggabean terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengemukakan Ferry Panggabean diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 triliun.
Selain Ferry Panggabean, Leonard mengatakan bahwa penyidik Kejagung juga memeriksa mantan Fund Manager PT Kharisma Asset Management (2010-2016) sekaligus mantan Direktur PT Pool Advista Aset Manajemen (2016-2020) bernama Ferro Budhimeilano dan seorang wiraswasta inisial TS.
"Ketiganya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus korupsi PT Asabri," tuturnya, Senin (7/6).
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah memastikan bahwa pihaknya bakal menetapkan tersangka korporasi yang diduga terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.
Dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri tersebut, penyidik menetapkan sembilan orang tersangka, yakni mantan Dirut ASABRI 2011-2016 Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut ASABRI 2016-2020 Soni Widjaya, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat dan Benny Tjokro.
Kemudian, Lukman Purnomosidi selaku Dirut PT Prima Jaringan, inisial Hari Setiyono selaku mantan Direktur Investasi ASABRI, Bachtiar Effendy mantan Direktur Keuangan ASABRI, Ilham W Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI, dan Jimmy Sutopo selaku Dirut PT Jakarta Emiten Investor Relationship.
Penyidik mengenakan para tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 uu 31 thn 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Kemudian ditambah subsider pasal 3 jo pasal 18 UU 33 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditmabah dengan UU 20 Tahun 2001 tenyang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
