Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jaksa Ajukan Kasasi Kasus Surat Palsu Djoko Tjandra

Permohonan kasasi dilakukan karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya menguatkan vonis terdakwa surat palsu Djoko Tjandra yakni hukuman kurungan 2,5 tahun penjara.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  10:42 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (31/8 - 2020).
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (31/8 - 2020).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis terhadap terdakwa kasus surat palsu, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra

Seperti diketahui di tingkat pengadilan tingkat pertama Djoko Tjandra divonis 2,5 penjara. Vonis itu dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Sama dengan tingkat pertama," kata Penasihat Hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo kepada Bisnis, Senin (31/5/2021).

Adapun permohonan kasasi jaksa penuntut umum masuk pada tanggal 10 Mei 2021 dan telah didistribusikan pada tanggal 25 Mei 2021. Saat ini status penanganan berkas kasasi telah masuk pada tahap pemeriksaan oleh tim CA di Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum taipan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra selama 2,5 tahun penjara.

Djoko dinyatakan terbukti bersalah menyuruh melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut. Dia dinilai terbukti melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Joko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadp Joko Soegiaeto Tjandra dengan pidana penjara dua tahun dan 6 bulan," kata Hakim saat membacakan putusan, Selasa (22/12/2020).

Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal memberatkan hakim menilai Djoko melakukan tindak pidana saat dirinya masih berstatus buron.

Dia juga dinilai membahayakan kesehatan masyarakat lantaran melakukan perjalanan tanpa melakukan tes Covid-19. Sementara itu, untuk hal meringankan Djoko dinilai sopan, menyesali perbuatannya, dan sudah berusia lanjut.

Kasus pemalsuan ini berawal saat Djoko Tjandra berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2019.

Djoko Tjandra bermaksud memakai jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya. Terpidana Cessie Bank Bali itu meminta bantuan pada Anita Kolopakaing untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung dengan Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jakarta Kasus Djoko Tjandra Kejaksaan Agung
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top