Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengelolaan Dana Otsus Papua Masih Buruk, Pansus DPR Miris

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mennunjukkan bahwa 51,7 persen kabupaten/kota di Papua mendapatkan opini disclaimer dan adverse.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  14:27 WIB
 Salah satu sungai di Wasior Teluk Wondama, yang rentan meluap dan dapat menjadi penyebab banjir di daerah tersebut. Sejumlah alat peringatan dini banjir di daerah tersebut tak lagi berfungsi karena rusak dan kurang perawatan. - Antara/Toyiban
Salah satu sungai di Wasior Teluk Wondama, yang rentan meluap dan dapat menjadi penyebab banjir di daerah tersebut. Sejumlah alat peringatan dini banjir di daerah tersebut tak lagi berfungsi karena rusak dan kurang perawatan. - Antara/Toyiban

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota panitia khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan tentang kinerja pengelolaan dana otsus Papua (Papua dan Papua Barat) yang masih buruk dan bermasalah.

Dia melaporkan bahwa data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mennunjukkan bahwa 51,7 persen kabupaten/kota di Papua mendapatkan opini disclaimer dan adverse.

Padahal, Dia memerinci dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp953 triliun untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dengan perincian, dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp702,3 triliun dari 2005-2021 dan belanja kementerian/lembaga periode yang sama Rp251,29 triliun.

"Ini tentu suatu yang memiriskan. Harusnya ada pendampingan dan supervisi dari pemerintah pusat agar transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata Guspardi, Senin (31/5/2021), seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.

Oleh karena itu, lanjut Politisi PAN ini, penting bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat Papua dan memberikan perhatian pada hak dan harga diri orang asli Papua yang terpinggirkan.

Hal itu, jelasnya, dapat direalisasiskan dengan menyiapkan grand design komprehensif dan terintegrasi. Langkah serupa dinilai perlu disiapkan bagi reformasi tata kelola dana otonomi khusus dengan sistim pengawasan yang terpadu.

"Otsus Papua hendaknya dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat Papua bisa mengejar ketertinggalan dalam berbagai hal sebagaimana yang diharapakan dan didambakan rakyat di bumi cendrawasih itu," jelasnya.

Dia menyoroti signifikannya dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua ternyata belum berpengaruh masif kepada berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di Bumi Cenderawasih.

"Artinya sudah lebih Rp1.000 triliun dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Tetapi kenyataannya belum berhasil menciptakan percepatan pembangunan papua dalam berbagai sektor," jelas Guspardi.

Dia juga menyoroti data yang disampaikan Bappenas, di mana masih sangat minimnya alokasi dana pemprov dalam dua sektor yakin sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan Papua baru mencapai 4,28 persen dan Papua Barat 3,52 persen. Kemudian sektor kesehatan Papua baru mencapai 7,43 persen dan Papua Barat 2,56 persen.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr papua otonomi khusus otsus papua
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top