Bisnis.com, JAKARTA -- Pengalokasian dana otonomi khusus (Otsus) dianggap belum mampu menjawab persoalan Papua. Otsus dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di Tanah Papua," kata Anggota DPR Guspardi Gaus dilansir dari Antara, Senin (41/5/2021).
Dia mengatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp953 triliun untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dengan perincian dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp702,3 triliun pada tahun 2005—2021 dan belanja kementerian/lembaga priode yang sama Rp251,29 triliun.
"Artinya, sudah lebih dari Rp1.000 triliun dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Akan tetapi, kenyataannya belum berhasil menciptakan percepatan pembangunan Papua dalam berbagai sektor," ujarnya.
Politikus PAN itu juga menyoroti data yang disampaikan Bappenas terkait dengan sangat minimnya alokasi dana pemprov dalam sektror pendidikan dan kesehatan.
"Di sektor pendidikan, Papua baru mencapai 4,28 persen dan Papua Barat 3,52 persen. Adapun sektor kesehatan Papua, baru mencapai 7,43 persen dan Papua Barat 2,56 persen," katanya.
Sementara itu, lanjut dia, di dalam undang-undang sudah diamanatkan alokasi belanja pendidikan 30 persen dan kesehatan 15 persen.
Guspard menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih rendah karena alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan masih sangat minim.
"Seharusnya pemerintah melakukan supervisi dan pendampingan agar pemerintah daerah dapat maksimal dalam merealisasikan dana di bidang pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Dana insentif daerah (DID) yang telah disediakan pemerintah, menurut dia, seakan sia-sia dan belum dimanfaatkan kabupaten/kota di Papua.
Menurut dia, sebanyak 22 kabupaten di Papua dan empat kabupaten di Papua Barat belum menerima DID itu bukan karena belum optimal, melainkan masih jauh dari memenuhi syarat.
"Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat Papua dan memberikan perhatian pada hak dan harga diri orang asli Papua yang terpinggirkan dengan menyiapkan grand design komprehensif dan terintegrasi," katanya.
