Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pansus Otsus Papua DPR Soroti Minimnya Anggaran Pemda bagi Pendidikan

Dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp953 triliun.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  13:11 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus. - Antara
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Signifikannya dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua (Papua dan Papua Barat) disebut belum berpengaruh masif kepada berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di Bumi Cenderawasih.

Hal itu diungkapkan anggota panitia khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus, kendati dia setuju dengan pendapat bahwa jangan memaknai otsus papua sekedar faktor uang.

Dia memerinci dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp953 triliun untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dengan perincian, dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp702,3 triliun dari 2005-2021 dan belanja kementerian/lembaga periode yang sama Rp251,29 triliun.

 "Artinya sudah lebih Rp1.000 triliun dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Tetapi kenyataannya belum berhasil menciptakan percepatan pembangunan Papua dalam berbagai sektor," papar Guspardi, Senin (31/5/2021), seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.

Politisi PAN ini juga menyoroti data yang disampaikan Bappenas, di mana masih sangat minimnya alokasi dana pemprov dalam dua sektor yakin sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sektor pendidikan Papua baru mencapai 4,28 persen dan Papua Barat 3,52 persen. Kemudian sektor kesehatan Papua baru mencapai 7,43 persen dan Papua Barat 2,56 persen.

Padahal, tegas dia, UU sudah mengamanatkan alokasi belanja pendidikan 30 persen dan kesehatan 15 persen. Rendahnya alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan itu, jelas dia, membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih minim.

"Seharusnya pemerintah melakukan supervisi dan pendampingan agar pemerintah daerah dapat maksimal dalam merealisasikan dana di bidang pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Dia juga menyebut Dana Insentif Daerah (DID) yang telah disediakan pemerintah seakan sia-sia dan belum dimanfaatkan oleh Kabupaten dan Kota di Papua. Ternyata, kata dia, 22 kabupaten di Papua dan 4 kabupaten di Papua Barat  belum menerima DID.

Menurutnya, realisasinya bukan belum optimal tetapi masih jauh dari memenuhi syarat.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua otonomi khusus otsus otsus papua
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top