Bisnis.com, JAKARTA – Juru bicara Badan Intelijen Negara atau BIN, Wawan Hari Purwanto, menampik ada intervensi lembaganya dalam perhelatan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Munas Kadin.
Dia memastikan tidak ada perintah bagi BIN untuk mencampuri agenda internal Kadin.
“Dari BIN tidak ada perintah intervensi. Semua berjalan biasa,” ujar Wawan, Kamis (27/5/2021).
Sejumlah anggota BIN sebelumnya dikabarkan bertemu dengan beberapa pengurus Kadin ihwal pelaksanaan munas yang beragendakan pemilihan ketua umum. Ajakan pertemuan ini tampak dari isi pesan instan salah satu anggota BIN kepada petinggi Kadin.
Dalam pesan itu, anggota BIN beberapa kali meminta waktu untuk bertemu dengan pengurus Kadin tersebut.
Seorang sumber di lingkaran petinggi Kadin yang pernah memperoleh pesan dari intelijen mengatakan, anggota BIN sudah tiga hingga empat kali bersemuka dengan salah satu panitia munas.
Baca Juga
Sumber menyatakan salah satu tujuan pertemuan itu untuk meminta panitia mengubah jadwal munas yang rencananya digelar di Bali pada 2-3 Juni.
“Macam-macam intervensinya, ini dibuat kacau. Ada terakhir ingin menunda pelaksanaan, alasannya belum jelas, belum tahu kenapa. Kemudian ada juga keinginan memindahkan (tempat munas),” kata sumber tersebut.
Tak hanya Kadin Indonesia, BIN juga mendekati pengurus Kadin daerah. Ketua Kadin Sumatra Utara Ivan Batubara membenarkan sempat bertemu dengan anggota BIN untuk membahas Munas Kadin.
“Itu berkaitan karena kami mengusulkan untuk menjadi tuan rumah. Kan yang mengusulkan Sumatra Utara, Bali, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau,” ujar Ivan.
Dia mengatakan, pertemuan dengan anggota BIN biasa dilakukan menjelang perhelatan besar.
“Kami biasa lah berhubungan, berinteraksi dengan seluruh kepentingan. Karena perhelatan besar, mereka kan juga punya tugas,” ujar Ivan.
Calon Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menemui Hary Tanoesoedibjo di MNC Center, seusai menyerahkan berkas pendaftaran ke Steering Committee Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia Benny Sutrisno di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (24/5/2021)./ Istimewa
Arahan Pemerintah?
Sedangkan BIN menyatakan urusan keamanan Munas Kadin bukan menjadi bagian dari lembaganya.
Wawan mengatakan perihal keamanan menjelang atau saat munas udah ditangani oleh panitia pelaksana sebagai penanggung jawab.
Ia pun menyebut BIN akan mendukung seluruh kandidat yang nantinya terpilih sebagai ketua umum.
“Siapa pun yang terpilih harus didukung, semua dikembalikan ke floor,” kata Wawan.
Pelaksanaan Munas Kadin terancam tak sesuai rencana. Pertemuan akbar yang bergandakan pemilihan ketua umum ini berpotensi mundur hingga pindah lokasi sepekan menjelang pelaksanaannya.
Berubahnya rencana tersebut disampaikan dalam rapat panitia yang berlangsung pada Selasa petang, 25 Mei lalu.
Ketua Umum Kadin periode 2015-2020, Rosan P. Roeslani, disebut-sebut mendapat arahan dari pemerintah untuk mengubah rencana.
“Permintaan secara verbal yang diterima oleh Ketua Umum Rosan (Rosan P. Roeslani) dari pimpinan pemerintah,” ujar Wakil Ketua Kadin Benny Soetrisno dalam pesan instan.
Rosan tidak menjawab saat dikonfirmasi ihwal adanya permintaan dari pemerintah itu.
Sedangkan, pada 25 Mei lalu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan Presiden Joko Widodo tidak melakukan intervensi dalam pemilihan Kadin. Artinya, Jokowi bersifat netral.
“Enggak lah, sesuai mekanisme yang ada saja,” ujar Heru.
Tepat sebelum rapat panitia berlangsung, Benny mengonfirmasi bahwa panitia mendapat permohonan dari salah satu kandidat untuk memundurkan jadwal. Alasannya, lantaran kandidat tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkampanye.
Namun, saat itu sebagian anggota panitia Kadin tidak menyetujui. Alasannya, Kadin merugi baik secara waktu dan materi bila jadwal mundur. Di sisi lain, panitia telah empat per lima matang menyiapkan munas.
Perubahan rencana Munas Kadin tertuang dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia kepada ketua asosiasi dan anggota luar biasa tertarikh Kamis, 27 Mei 2021.
Surat dengan nomor 405/DP5/V/2021 menyatakan Munas Kadin akan ditunda sampai 30 Juni 2021.
Surat tersebut juga menyatakan musyawarah akbar digelar di Kota Kendari. Dengan mundurnya jadwal, proses pendaftaran anggota luar biasa peserta konvensi juga akan diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditetapkan.
Namun, Ketua Panitia Munas Kadin Nita Yudi mengatakan, sampai saat ini penanggung jawab pelaksana belum memutuskan pengunduran jadwal atau pemindahan lokasi musyawarah akbar.
“Kalau mau dipindah tempat dan waktunya, ini semua tergantung hasil rapat Dewan Pengurus Lengkap,” ujar Nita.
