Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penetapan Capres dan Cawapres 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan itu disampaikan usai kisruh antara Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani disebut-sebut juga ikut menyindir Ganjar dalam pertemuan kader se-Jateng pekan lalu.
Hasto mengingat Kongres V Partai telah memberikan kewenangan pada Ketua Umum Partai berupa hak prerogatif untuk menetapkan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024.
Sebab itu, pilihan terbaik saat ini bagi seluruh kader partai pada seluruh jajaran tiga pilar adalah melakukan konsolidasi partai secara menyeluruh.
“Konsolidasi partai juga menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya. Konsolidasi ideologi agar bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut,” kata Hasto dalam keterangan resmi, Senin (24/5/2021).
Selain itu, konsolidasi tiga pilar perlu diadakan dari kepala daerah, wakil kepala daerah serta pimpinan legislatif. Mereka diminta bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat.
"Semua harus pro-aktif sebagai kader partai," ujarnya.
Hasto juga meminta kader PDI Perjuangan terus merapatkan barisan. Dia mengklaim banyak pihak sudah melakukan dansa politik untuk 2024.
"Jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan Partai," ucap Hasto.
“Partai dengan memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Partai telah berhasil mengantar Pak Jokowi sebagai Presiden, dan kini memasuki periode kedua untuk Indonesia yang lebih maju. Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader Partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia,” ungkapnya.
