Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kecewa dengan pernyataan Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono terkait dukungan masyarakat Indonesia terhadap kondisi Palestina.
Menurut Mu'ti, pernyataan Hendropriyono tidak mencerminkan sikap seorang negarawan. "Pembukaan UUD 1945 jelas sekali menunjukkan komitmen Indonesia dlm menentang segala bentuk penjajahan dan agresi serta peran serta aktif dlm menciptakan perdamaian dunia," tulisnya melalui akun Twitter pribadi @Abe_mukti, Rabu (19/5/2021).
Dia melanjutkan bahwa solidaritas bangsa Indonesia atas nasib bangsa Palestina merupakan bentuk pengamalan amanat konstitusi dan panggilan nurani berdasarkan Pancasila dan ajaran agama yang luhur.
"Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina sebagai bangsa dan negara yang berdaulat," tulis Mu'ti.
Seperti diketahui, konflik Palestina-Israel memanas dalam beberapa waktu terakhir. Pada 7 Mei 2021, konflik antara Hamas dan Israel akhirnya memuncak.
Kedua pihak saling menembak roket dan saling membalas. Pada 12 Mei 2021, Israel Defence Forces (IDF) menyebut Hamas telah meluncurkan lebih dari 1.000 roket dalam 38 jam terakhir.
Israel mengandalkan sistem pertahanan Iron Dome untuk menangkal roket-roket Hamas di langit. Strategi Israel tidak hanya defensif, melainkan ofensif.
IDF mengklaim roket-roket mereka menargetkan fasilitas kunci milik Hamas, seperti bank dan tempat persenjataan. Salah satu yang dihancurkan adalah gedung yang juga menjadi kantor Associated Press (AP) dan Al Jazeera. Israel berkata kantor itu juga dipakai Hamas.
Hal tersebut akhirnya membuat korban dari pihak sipil berjatuhan, kebanyakan dari pihak Palestina.
Di Indonesia dukungan terhadap Palestina pun mengalir baik dari masyarakat maupun pemerintah. Sejumlah akun selebritas melakukan penggalangan dana, sementara pemerintah menempuh jalur diplomasi.
Di tengah banjir dukungan kepada Palestina, Hendropriyono menyatakan bahwa Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan bangsa Arab dan Yahudi. Menurutnya, Indonesia seharusnya mengurus nasib sendiri yang jauh lebih penting.
